Dana Pemilu Terbatas, Kejagung Diminta Selamatkan Uang dari Koruptor
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar menyelamatkan uang negara akibat tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan RI diharapkan dapat menarik kas negara dari koruptor.
Sebelumnya, Bambang menyinggung perihal dana Pemilu 2024 yang terbatas sebab keuangan negara yang kurang baik beberapa tahun terakhir.
“Di 2021 hutang kita kira-kita Rp1.070 triliun, (di) 2022 ini Rp868 triliun, 2023 itu nanti kita kena Perppu habis sehingga kita defisit hanya boleh 3 persen. Artinya 3 persen dikalikan Rp18 ribu, kira-kira cadangan untuk nambah APBN hanya Rp450 triliun. Sementara kebutuhan di 2024 gak gampang,” kata dia dalam rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan RI di Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).
1. Butuh dana untuk Pemilu 2024
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut, dibutuhkan dana besar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian, dia enggan menyebut berapa dana yang dibutuhkan negara untuk melangsungkan kontestasi politik tersebut.
“Saya gak sebut angkanya, nanti bisa dipelintir. Tetapi dana itu cukup besar. Harus bayar pelaksanaan pemilu,” tutur dia.
2.Kas negara terbatas imbas COVID-19
Bambang Pacul juga menuturkan, terbatasnya keuangan negara disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Sebab itu, dia meminta Jampidsus dan Jampidum segera menyelamatkan uang negara bukan pajak.
“Jadi situasi keuangan kita agak susah. Itulah kita bicara hari ini pemasukan negara bukan pajak walaupun njenengan sekalian di Kejaksaan bukan bagian itu sesungguhnya, tetapi hari ini itu dibutuhkan,” katanya.
3. Usulan anggaran Pemilu 2024 belum diketok DPR
Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun dari sebelumnya Rp86 triliun. Rasionalisasi usulan anggaran pemilu itu dilakukan atas desakan Komisi II DPR RI karena dianggap terlalu besar.
Usulan anggaran tersebut masih dibahas oleh Komisi II DPR RI dan belum ditetapkan hingga saat ini. Ketua KPU, Ilham Saputra, mengaku tetap terbuka dengan berbagai masukan untuk rasionalisasi anggaran demi terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman.
“Kami soal anggaran sudah menghitung sedetail mungkin dan kami terbuka dengan pemerintah dan DPR untuk rasionalisasi anggaran tersebut,” tuturnya.
Jika dibandingkan dengan 2019, usulan anggaran Pemilu 2024 memang naik hingga tiga kali lipat. Diketahui anggaran untuk Pemilu 2019 lalu sebesar Rp25,59 triliun.