IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies juga tak terhindar dari sorotan. Dalam draf KUA-PPAS 2020 TGUPP mengajukan anggaran senilai Rp26,5 persen.
William pun pernah mengeluhkan hal tersebut beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut tak diperlukan dan merupakan pemborosan terlebih kinerja TGUPP tak bisa diawasi DPRD.
"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu gak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar dia.
"Sudah anggaran besar, hasil gak ada, kita gak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," lanjutnya.
Hal senada juga sempat dikeluhkan oleh Anggota fraksi PDI Perjuangan Agustina Hermanto atau yang akrab dengan nama panggung Tina Toon. Wanita yang juga dikenal sebagai artis itu mempertanyakan kinerja TGUPP selama dua tahun kepemimpinan Anies di Jakarta.
"Masalah TGUPP, itu kan judulnya tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, itu anggarannya yang sebelumnya di 2019 itu berapa? Outcome-nya itu apa?" tanya Tina Toon dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Bahkan, Ketua Fraksi PDI P Gembong Warsono meminta anggaran TGUPP dihapuskan dari APBD 2020. Sebab, selama dua tahun tak nampak kinerja dari TGUPP.
"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," kata Gembong
Meski demikian, Gembong tak melarang Anies punya TGUPP. Namun, ia berharap gaji 67 orang TGUPP dibayar menggunakan biaya operasional gubernur ketimbang APBD.
"Kalau Pak Gubernur merasa perlu TGUPP, silakan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD," kata Gembong.
