Dari Paskibraka Sampai Menteri, Mengapa Indonesia Tidak Izinkan Dwi Kewarganegaraan?

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 23 poin h dijelaskan kalau seseorang akan kehilangan status warga negara Indonesia jika memiliki paspor negara asing.

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Ya, bila berpatokan pada poin tersebut maka Gloria dan Archandra yang dikabarkan memang memiliki paspor selain Indonesia akan dicabut statusnya. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia harus memiliki satu kartu tanda penduduk dan paspor. KTP dan paspor tersebut harus berasal dari negara Indonesia sendiri.

Negara-negara lain, contohnya Amerika Serikat dan Perancis memang mengizinkan dwi kewarganegaraan. Kedua negara ini memberikan kebebasan terkait masalah kewarganegaraan. Dalam laman Wikipedia, Perancis justru membatasi usia maksimal untuk memiliki dwi kewarganegaraan. Seseorang berusia di atas 50 tahun tidak boleh punya dwi kewarganegaraan. Dengan kata lain Gloria dan Archandra, bila mengikuti hukum Amerika dan Perancis, tidak melanggar apapun.

Padahal pada 2015 silam, Presiden Jokowi pun mengaku mendorong adanya pembahasan RUU terkait dwi kewarganegaraan. Hal ini didorong untuk mendukung anak-anak pernikahan campuran (antar negara). Jokowi ingin menuntaskan masalah anak-anak yang orangtuanya dari dua negara berbeda. Akan tetapi, justru 2016 ini, dwi kewarganegaraan menjadi masalah yang libatkan seorang gadis di bawah umur, Gloria.

Masih dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, pasal 25 ayat (1), dinyatakan kalau ayah yang kehilangan kewarganegaraan RI tidak akan berlaku bagi anaknya yang belum berusia 18 tahun.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Dengan kata lain, Gloria harusnya tidak dipermasalahkan status warga negaranya. Gloria masih punya kesempatan untuk memiliki status warga negara Indonesia. Dirinya memang memiliki paspor Perancis, tapi dirinya sendiri mengaku akan membuat KTP Indonesia ketika berusia 17 tahun.

Seperti dikutip dari tempo.co, Archandra dilantik pada 27 Juli 2016 kemarin untuk gantikan Sudirman Said. Sebelum jadi menteri, presiden Petroneering, perusahaan rekayasa dan teknologi yang fokus pada pengembangan kilang lepas pantai, sejak 2013.

Sementara itu, Gloria sendiri telah mengikuti seleksi anggota Paskibra sejak tahap provinsi, yakni Jawa Barat. Pencoretan Gloria terjadi saat hari pengukuhan pasukan. Nah, menurutmu haruskah keduanya dicorot dan dicopot dari jabatan mereka?