Dasco Usul Polri Keluarkan Izin Konser Usai Royalti Dibayar Lunas

Dasco menyadari, jumlah lagu yang akan dibawakan para penyanyi dalam sebuah konser menjadi komponen biaya pembayaran royalti.

Menurut dia, komponen-komponen biaya, termasuk penjualan tiket harus disetor ke pihak sponsor konser.

"Benar bahwa itu merupakan komponen dari biaya bahwa artisnya sekian lagunya sekian. Nah, ini komponen biayanya, biaya itu yang kemudian dikasih kepada sponsor termasuk apa komponen penjualan tiket dan begitu kira kira," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Selain itu, Dasco mengusulkan agar seluruh pembayaran royalti dapat dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sampai RUU Hak Cipta rampung. Ia pun menargetkan agar perubahan terhadap UU itu rampung dua bulan ke depan.

Dasco juga meminta agar LMKN menarik semua delegasi penarikan royalti sehingga selama dua bulan ini bisa berkonsentrasi terhadap pembahasa RUU Hak Cipta.

"Saya menawarkan juga bahwa dalam tempur dua bulan itu LMKN agar menarik semua delegasi penarikan agar terkonsentrasi di LMKN supaya yang lain-lain berkonsentrasi untuk membahas undang-undang," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Selain itu, Dasco meminta LMKN melakukan audit agar lebih transparan dalam mengurus masalah royalti. Harapannya, para penyanyi, pencipta lagu bisa mendapatkan hak dan manfaatnya.

"Kalau perlu itu yang namanya audit dilakukan supaya ke depan transparasi itu bisa terjadi sehingga penyanyi, pencipta lagu itu bisa mendapat hak dan manfaatnya dengan benar," ujar Dasco.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan guna menghentikan polemik royalti di masyarakat. Karena banyak masyarakat takut dengan polemik pembayaran royalti tersebut.

"Supaya dalam dua bulan ini juga kegaduhan di dunia royalti bisa agak adem gitu. Jangan sampai rakyat udah gak bisa denger musik lagi. Kita menyanyi juga takut salah walaupun suara jelek kadang-kadang kan jadi takut salah kena royalti lagi nanti," kata dia.