Jakarta, IDN Times - Data COVID-19 di server Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor karena diretas. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan ada tiga hal yang perlu dilakukan agar data COVID-19 tidak kembali bocor.
"Ada tiga yang perlu dilakukan, menindaklanjuti Undang-Undang Keamanan Informasi Pribadi itu, iya data pribadi," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/1/2022).
Yang kedua, kata Cak Imin, Kemenkes harus melibatkan ahli IT untuk mengamankan data COVID-19 dalam server. Sehingga, data bisa dikendalikan dan aman.
"Kemudian, kesadaran kita untuk masyarakat juga menjaga data-data masing-masing dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengungkapkan, Menteri Kominfo Johnny G Plate sudah memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan. Diduga, ada 6 juta data yang diretas.
“Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait untuk berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan, dan memulai proses penelusuran lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022) malam.
Dedy menjelaskan, Kementerian Kesehatan juga tengah melakukan langkah-langkah internal merespons dugaan kebocoran data yang terjadi.
Langkah internal itu, menurut Dedy, salah satunya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selain itu, Kementerian Kominfo meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik publik maupun privat yang mengelola data pribadi, agar secara serius memperhatikan kelayakan dan keandalan pemrosesan data pribadi yang dilakukan PSE terkait, baik dari aspek teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia.
Melansir ANTARA, dokumen yang diduga dijual belikan adalah informasi medis pasien Indonesia sebesar 720 gigabyte (GB).
Pengunggah data menyebut ada 6 juta data yang terdiri dari nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, hingga hasil pindai X-Ray.
Dokumen yang ditampilkan juga berupa keluhan, surat rujukan BPJS, hasil laporan tes lab, radiologi, dan terkait dengan persetujuan jalani isolasi COVID-19. Peretas mengklaim data ini dari "Server terpusat Kementerian Kesehatan Indonesia" pada 28 Desember 2021.