Depok, IDN Times - Data kasus COVID-19 antara Pemerintah Kota Depok dengan pemerintah pusat terjadi perbedaan signifikan. Kedua pihak tengah melakukan rekonsiliasi data dan belum juga menemukan titik terang.
“Perbedaan data kasus konfirmasi positif mencapai 5.068,” ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021).
Dadang mencontohkan, data Pemkot Depok pada Selasa (5/1/2021) untuk jumlah total kasus 18.514, terdiri dari kasus konfirmasi aktif 3.623, kasus sembuh 14.450, dan meninggal dunia 441 orang. Sedangkan, data pemerintah pusat pada hari yang sama, jumlah total kasus terkonfirmasi 13.446, yang meliputi kasus konfirmasi aktif 2.563, kasus sembuh 10.679, dan meninggal 204 orang.
"Selisih antara Kota Depok dengan nasional yakni kasus konfirmasi positif 5.068, kasus sembuh 3.771, kasus meninggal 240," terang dia.
Dadang mengungkapkan, Pemkot Depok telah berusaha melakukan sinkroninasi data milik Kota Depok dengan pemerintah pusat. Bahkan Pemkot Depok telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merekonsiliasi data.
Dadang menuturkan, untuk penghitungan jumlah kasus terkonfirmasi, Kota Depok melakukan penghitungan kasus konfirmasi COVID-19 menggunakan aplikasi Picodep, sedangkan pemerintah pusat mengambil data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk memfasilitasi data yang dihimpun, pemerintah pusat dikendalikan Pikobar Jawa Barat.
“Untuk Kota Depok data diinput melalui Picodep, nah aplikasi Picodep itu adalah aplikasi yang lebih dulu hadir ketika satu bulan terjadinya kasus COVID-19, Kota Depok sudah punya aplikasi sebelum Pikobar,” kata dia.
Dadang mengklaim Pemkot Depok berusaha memberikan data sesuai real time sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus COVID-19 setiap saat. Selain itu, Kota Depok memiliki data yang dipublikasi setiap hari sehingga tidak ada dua data yang dapat membingungkan masyarakat.
“Karena ini menyangkut keselamatan manusia, sehingga harus dipublikasi setiap hari,” kata dia.
Dadang meminta, rekonsiliasi data dapat segera dilaksanakan sehingga terjadi kecocokan data. Kehadiran Pemerintah Provinsi Jabar sangat diperlukan untuk melakukan pencocokan data. Namun kenyataannya, hingga saat ini belum terlihat progres rekonsiliasi yang dilakukan Pemprov Jabar.
"Apabila tidak segera diselesaikan perbedaan data angka akan semakin meningkat," tutup Dadang.