Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)
Di sisi lain, sudah dua tahun pandemik, belum semua provinsi di tanah air cakupan vaksinnya sudah tinggi. Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Kesehatan per 10 Mei 2022, Papua menjadi satu-satunya provinsi dengan tingkat cakupan vaksinasi dosis kedua baru 24,97 persen. Hal ini menyebabkan warga Papua rentan tertular kembali COVID-19.
Sementara, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada akhir Agustus 2021 lalu sempat mengusulkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar tenaga vaksinator di Papua berasal dari unsur sipil, bukan TNI-Polri. Ketua Umum PGI, Gomar Goltum mengatakan justru karena vaksinator dari unsur TNI-Polri menyebabkan warga tak mau divaksinasi.
Penolakan itu tak lepas dari persoalan yang terjadi di Papua. Sebagian warga bahkan trauma ketika melihat petugas TNI dan Polri.
"Kalau tenaga kurang, gereja-gereja siap membantu mengirimkan relawan. TNI dan Polri dapat menopang dari belakang," kata Gomar dalam keterangan tertulis.
Gomar sudah menyampaikan usulan ini lebih dulu ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Selain itu, ia juga meminta kepada Jokowi untuk memperhatikan Papua terkait vaksinasi. Sebab, vaksinasi di luar Jawa-Bali selama ini kurang merata.
Ia menggarisbawahi jumlah warga di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus divaksinasi tidak kalah besar. "Ada kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi ini, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia," kata dia.
Gomar lalu meminta semua pihak berkonsentrasi dan gotong royong mengatasi pandemik. Ia juga meminta tidak menggunakan pandemik sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik.
"Gonjang-ganjing politik tidak perlu yang diakibatkan oleh syahwat politik yang tinggi dari para elite politik yang sudah tak sabar dengan Pileg dan Pilpres 2024," ujar Gultom lagi.
Selain Papua, dua provinsi lainnya yang juga cakupan vaksinasinya rendah yakni Maluku (45,73 persen) dan Papua Barat (44,86 persen).
