Kementerian Prabowo Bakal Jumbo, Anggaran Diklaim Tak Akan Bengkak

16 Sep 2024, 06:00 WIB

Anggota komisi I DPR, Dave Laksono (kanan) di kantor Kosgoro. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengklaim meski jumlah kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi bertambah, tidak akan menimbulkan pembengkakan anggaran.

Ia beralasan jumlah anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dikelola pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.613,1 triliun. Sehingga, kata dia, anggaran yang digelontorkan pemerintahan baru nanti tidak akan bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan.

"Kalau pembengkakan sih gak mungkin. Karena APBN-nya kan sudah dibuat dengan nilai Rp3.600 triliun. Jadi gak bisa lebih dari segitu. Jadi kalau pun ada penambahan kementerian, itu hanya memecah dari kementerian yang ada. Memfokuskan," ujar Dave ketika dikonfirmasi pada Minggu (15/9/2024).

Dave menyebut efisiensi pemanfaatan APBN tergantung dari keinginan politik dan otoritas sesuai dengan tanggung jawab. DPR, kata dia, akan memantau kinerja pemerintah mendatang.

"Nanti kan ada KPI (Key Performance Index), kita lihat capaiannya, penyelesaian masalahnya di masing-masing kementerian," ujar politikus Partai Golkar itu.

1. Dave klaim menteri yang berasal dari parpol punya kualitas baik

Politisi Partai Golkar, Dave Laksono. (IDN Times/Fitang Budi)

Lebih lanjut, Dave meminta publik tidak memandang sebelah mata calon-calon menteri dari partai politik. Sebab mereka juga merupakan orang-orang profesional. Isu bertambah gemuknya kementerian era Prabowo-Gibran kemudian ramai dikaitkan untuk mengakomodir parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berjumlah besar.

"Jangan menganggap menteri dari parpol itu bukan profesional. Contohnya kami di Golkar. Itu kadernya banyak dari berbagai sektor dan background. Jadi kalau dibutuhkan dari bidang keuangan ada, dari bidang tenaga kerja ada. Di bidang kesehatan ada, kepemudaan ada, bidang sosial, pertahanan, luar dan komunikasi. Kami punya semua ahli-ahlinya," tutur dia.

Kalangan profesional serupa, kata Dave, juga terdapat di partai-partai lain yang tergabung dalam KIM Plus. "Jadi, kalau ada kekhawatiran karena kabinet akan didominasi orang-orang dari partai ya bukan berarti orang partai tidak mampu. Kan (orang) dari partai bisa lebih cepat, sigap dan berhasil dibandingkan orang non parpol," katanya.

2. Analis politik sarankan kabinet sebaiknya didominasi orang non-parpol

Prabowo dan Gibran terlihat saat Upacara perayaan HUT ke-79 RI di Istana Garuda dan Istana Merdeka pada Sabtu (17/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menyarankan agar pada periode pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, kabinet didominasi orang-orang non-partai politik.

"Sebab, bila sejak awal sudah didominasi oleh kalangan non-profesional atau partai politik, dikhawatirkan mengirimkan pesan yang kurang positif kepada publik," ujar Agung ketika dihubungi, Minggu (15/9/2024).

Sehingga, kata Agung, Prabowo-Gibran disarankan untuk melakukan adaptasi dengan anggaran yang sudah diberikan. Ia tidak menyarankan jumlah anggaran ditambah dari anggaran yang ada saat ini.

"Di periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikirimkan adalah pesan optimistis, positif, dan substantif. Sebab, ini pertaruhan narasi keberlanjutan yang kemarin digaungkan. Bila tidak maksimal bisa memberikan dampak yang kurang positif performa pemerintahan di 100 hari pertamanya," tutur dia.

3. Gerindra bingung Prabowo disebut akan punya 44 kementerian

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku bingung dengan munculnya isu yang menyebut presiden terpilih akan punya 44 menteri. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian atau pun nama-nama yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya justru makanya saya juga bingung, gitu lho. Kami aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri, kita juga bingung," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 12 September 2024.

Menurut Dasco, pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan. Dengan demikian, jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, nomenklatur maupun orang. Itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," tutur dia.