Dear Gen Z, Ini Update Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu

17 Apr 2023, 11:23 WIB

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dok. PN Jakpus)

Jakarta, IDN Times - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada 14 Februari 2024, publik dihebohkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal menunda tahapan pemilu.

Adapun gugatan tersebut dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Gugatan dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. itu menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat, yang diajukan pada 8 Desember 2022.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik, yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

PN Jakpus memutuskan menerima gugatan yang diajukan Partai Prima pada Kamis, 2 Maret 2023. Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

IDN Times menerima sejumlah pertanyaan Generasi Z (Gen Z) yang ditajukan langsung kepada redaksi melalui platform #GenZMemilih tentang Pilpres 2024. "Info plis, update pemilu setelah keputusan PN Jakpus yang minta ditunda?" Begini jawabannya dari tim redaksi.

1. Pengadilan Tinggi DKI batalkan Putusan PN Jakpus soal tunda pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan gugatan Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal tunda tahapan Pemilu 2024. Dengan demikian, PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding KPU RI terkait putusan PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Adapun berkas banding KPU terhadap PN Jakpus dikirimkan ke Pengadilan DKI Jakarta pada 29 Maret 2023. Kemudian teregister sebagai Nomor Putusan Banding 230/PDT/2023/PT DKI.

Hakim Ketua, Sugeng Riyono, membacakan langsung amar putusan banding dalam sidang putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sugeng menegaskan, putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda.

"Mengadili menerima permohonan banding pembanding/tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut," ujar dia Selasa, 11 April 2023.

Sugeng dalam putusannya juga mengatakan, pengadilan tingkat banding tidak sepakat dengan pengadilan tingkat pertama. Pertimbangannya, telah terjadi kekosongan hukum perihal gugatan dengan perkara a quo, yakni di luar substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara a quo harus dibatalkan," tutur dia.

2. PN Jakpus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara

ilustrasi pengadilan/persidangan (IDN Times/Aryodamar)

Kemudian, menimbang oleh karena peradilan umum, PN Jakpus dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara a quo.

Oleh sebab itu, eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Lalu, harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

"Menyatakan peradilan umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo," ujar Sugeng.

Sementara itu, Partai Prima memastikan pihaknya menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor register 757/pdtg/2022.

"Prima menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI, atas putusan PN Jakarta Pusat," kata Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono, dalam keterangannya, Rabu, 12 April 2023.

Agus Jabo menegaskan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu tidak akan memengaruhi verifikasi ulang yang dilakukan Partai Prima, sebagaimana yang diakomodir dalam putusan Bawaslu. Saat ini, Prima sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan.

"Keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 yang memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan," tutur dia.

3. Tanya apapun soal pemilu di #GenZMemilih

Mahasiswa Gen Z menghadiri acara IDN Times (IDN Times/Aryodamar)

IDN Times sebagai media yang menargetkan milenial dan Gen Z, punya peran dan tanggung jawab memberikan edukasi serta literasi soal politik dan Pemilu 2024 kepada Gen Z dan milenial.

Apalagi, IDN Media dipercaya sudah menjadi media partner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menandatangani MoU pada Oktober 2022.

Melalui platform khusus dan program talkshow series Gen Z Memilih, IDN Times berupaya memberikan edukasi dan literasi, yang diharapkan bisa menjadi panduan bagi Gen Z dan milenial jelang pemilu.

Gen Z dan milenial bisa bertanya atau menjawab pertanyaan yang diajukan di microsite Gen Z Memilih, seputar pemilu atau politik. Nah, menariknya, setiap pertanyaan terbaik dengan vote tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa poin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai hingga Rp300 ribu.

Talkshow series Gen Z Memilih berlangsung setiap Rabu, mulai Februari hingga Desember 2023, dengan menghadirkan pembicara-pembicara kompeten dan wakil Gen Z. Selain itu, IDN Times juga bekerja sama dengan sejumlah kampus.

Buat kalian yang akan mengirimkan pertanyaan, caranya gampang banget. Berikut tata cara mengajukan pertanyaan di #GenZMemilih:

- Buka situs IDN Times atau buka link ini https://tanyajawab.idntimes.com/

- Pilih kanal Tanya Jawab, dan pilih fitur "Lainnya"

- Masukan pertanyaan dan sertakan hastag #GenZMemilih.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.