Debat Pilkada Jabar: Cara Para Calon Menepis Utang Politik

Ridwan Kamil mengatakan siapa pun boleh ikutan dalam proyek pemerintah selama memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan. Sementara untuk mencegah politik balas budi, pihaknya akan menerapkan sistem online lelang seperti yang ia aplikasikan di Kota Bandung. "Kami ada sistem e-catalog, itu memudahkan," katanya.

Sementara Tubagus Hasanudin mengatakan pihaknya tidak menggunakan mahar politik, sehingga tidak ada utang politik kepada siapapun, termasuk kepada partai-partai yang mendukungnya. "Dari awal kami menolak mahar dan tidak pernah menyerahkan mahar. Jadi kami komit hanya akan berjuang untuk rakyat," katanya.

Antara Foto/Agung Rajasa

Adapun Sudrajat mengatakan utang budi politik tidak akan terjadi jika pasangan tidak dibebani dengan logistik pemilu. Sementara untuk mencegah KKN dalam penentuan pemenang proyek, caranya dengan membuat proses proyek tersebut menjadi transparan. "Kalau masalah proyek, Jawa Barat sudah terbuka, sangat transparan," katanya.

Sementara Dedi Mulyadi mengatakan sehebat apapun sistem yang diterapkan, tapi kalau pencalonannya disponsori swasta yang memiliki kepentingan bisnis di Jawa Barat, maka akan sulit untuk melepaskan diri dari utang budi politik. "Pencalonan kita tidak boleh disponsori oleh swasta yang memiliki kepentingan di Jawa Barat," katanya.