Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui tata ruang di wilayah yang dipimpinnya sudah kacau sejak lama. Hal itu ditandai dengan banyaknya alih fungsi lahan hutan dan perkebunan untuk digunakan sebagai bangunan komersial baik milik perorangan atau korporasi.
Makanya, banjir hebat di Bekasi menjadi momentum buatnya untuk melakukan perbaikan. Tapi, perbaikan tersebut ditegaskannya juga harus didukung oleh perilaku hidup masyarakat.
"Selain itu, perilaku hidup masyarakat turut berkontribusi. Sungai mengalami penyempitan, pendangkalan, pembuangan sampah, bangunan yang tidak tertata. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Jawa Barat," ujar Dedi seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar pada Rabu (5/3/2025).
Dia juga menyinggung peralihan lahan di wilayah Puncak yang kini menjadi tempat pemukiman. Padahal, seharusnya area seperti Puncak, Ciater, hingga Ciwedey, digunakan sebagai tempat penyimpanan air.
"Dalam jangka pendek, dari segi administratif, saya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang larangan alih fungsi lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, daerah resapan air, daerah aliran sungai (DAS), mata air. Sehingga, nanti kalau ada yang membuat izin-izin lewat OSS (Online Single Submission), terevaluasi melalui Peraturan Gubernur tersebut," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Kebijakan kedua yang akan dia usulkan yakni membuat rumah-rumah panggung bagi warga. Hal itu sudah dia sampaikan ketika berkunjung ke Karawang.
"Kalau relokasi warga kan susah. Maka, warga sudah menyepakati akan saya buatkan rumah panggung. Nanti desainnya memiliki tinggi 2,5 meter, ketika banjir mereka tetap aman dan adaptif dengan lingkungan," tutur dia.