Dedi Mulyadi Usul 50 Anak Per Kelas, P2G: Sumpek Seperti Penjara

P2G juga menyatakan aturan ini bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, tentang Standar Pengelolaan dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 tentang Juknis Pembentukan Rombongan belajar, bahwa siswa SMA/MA/SMK/MAK maksimal 36 anak saja. Iman mengatakan kebijakan Dedi ini tidak akan menyelesaikan masalah anak putus sekolah.

"Anak putus sekolah di Jawa Barat memang menghawatirkan, ada sekitar 658 ribu. Kami menilai, memasukkan 50 murid SMA ke satu kelas justru solusi instan jangka pendek," kata Iman.

Upaya pencegahan anak putus sekolah, kata Iman, harusnya berprinsip kesesuaian wewenang, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Contohnya adalah melihat kondisi sekolah, ketersediaan guru, sarana prasarana, dan luas ruang kelas.

Iman menerangkan kondisi anak putus sekolah tak semuanya karena masalah tidak tertampung di sekolah negeri. Tak ayal, anak-anak bisa saja putus sekolah karena menikah dini, anak berkonflik dengan hukum atau harus bekerja, hingga kondisi ekonomi.

Maka menurut Iman, anak putus sekolah bisa dimasukkan ke madrasah negeri dan swasta, ke pendidikan non-formal atau sekolah rakyat. Sekolah-sekolah itu juga dibiayai secara penuh oleh negara.

Nantinya, anak putus sekolah yang termasuk miskin ekstrem desil satu dan desil dua bisa dipertimbangkan, agar anak tersebut masuk sekolah rakyat yang dikelola Kementerian Sosial. Maka diharapkan ada kesinambungan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

P2G mengusulkan empat solusi jangka panjang bagi Pemprov Jabar untuk mencegah anak putus sekolah. Pertama, menambah ruang kelas di SMA atau SMK. Kedua, membangun Unit Sekolah Baru (USB) dengan tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta.

Ketiga, mengadopsi "Skema SPMB Bersama SMA/SMK Swasta" seperti di DKI Jakarta. Keempat, mendorong sekolah gratis berkualitas sesuai Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024. P2G mengingatkan, jangan sampai kebijakan Pemprov malah mematikan peran sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.