Jakarta, IDN Times - Dalam sidang eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, terungkap bahwa Kementerian Pertanian mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program food estate. Auditor BPK disebut meminta Rp12 miliar agar Kementan tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hal itu tak mampu dipenuhi Kementan.
"Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi," ujar Sekretaris Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Hermanto, yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).