Jakarta, IDN Times - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cepat Tanggap (ACT) menggelar aksi di depan Polda Metro Jaya, Kamis (14/2). Aksi itu menuntut agar polisi membebaskan 34 orang eks karyawan PT Freeport yang diamankan di Polda Metro Jaya, usai menggelar aksi di depan Istana Negara, Rabu(13/2) malam.
Pantauan IDN Times, sekitar 40 orang massa aksi mendatangi Polda Metro Jaya sejak pukul 11.00 WIB.
Salah satu koordinator aksi menjelaskan, kedatangan mereka untuk menuntut polisi membebaskan 34 orang eks karyawan PT Freeport yang diamankan di Polda Metro Jaya.
"Tujuan kami ke sini untuk membebaskan kawan Freeport, ada 34 orang yang ditahan di dalam (Polda)," ujar koordinator aksi, Hendrik Goni, di depan Gedung Polda Metro Jaya.
Hendrik mengungkapkan, 34 orang buruh Freeport yang ditahan tersebut merupakan massa yang tergabung dalam perkumpulan karyawan Freeport yang mengalami pemecatan sepihak.
Mereka juga telah mendirikan tenda selama hampir 13 hari di depan Gedung Istana Negara, demi bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Insiden bermula ketika rombongan Presiden Jokowi melintas di depan Istana Negara. Sekitar pukul 18.30 WIB di saat bersamaan, ada juga kelompok massa lain dari Awak Mobil Tangki (AMT) yang sama-sama sedang melakukan aksi.
Saat mobil rombongan Presiden lewat, kelompok AMT melakukan barikade jalan untuk menemui Jokowi. Namun, niat itu dihalangi polisi dan Paspampres.
"Sebenarnya mereka (AMT) sudah pernah bertemu pihak Istana sebelumnya, tapi mereka belum puas atas kesepakatannya, mereka aksi lagi dan ketika ada Presiden Jokowi lewat, mereka memblokade jalan," jelas Hendrik.
Sejumlah orang kemudian ditahan oleh polisi. Hendrik pun mempertanyakan, mengapa massa buruh Freeport yang justru ditahan polisi. Padahal, menurut dia, mereka tidak melakukan tindakan perlawanan.
"(Buruh) Freeport tidak melakukan apa-apa. Mereka diam duduk di tenda. Mereka terlihat ikut diangkut (polisi) secara paksa," katanya.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan massa aksi yang merupakan eks karyawan PT Freeport. Para massa sebelumnya bertahan menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Harry Kurniawan mengatakan, mereka diamankan lantaran tidak mau membubarkan diri saat diminta polisi karena sudah diberi batas waktu. Hal itu membuat kepolisian melakukan tindakan tegas dengan mengamankan mereka ke Polda Metro Jaya.
"Kami dari kepolisian lakukan tindakan bahwa ada aturan di Undang-Undang, bahwa aksi dibatasi pada pukul 18.00 WIB. Kita sudah berikan batas toleransi pada 21.45 WIB, dan kami laksanakan tindakan tegas angkat mereka dibawa ke Polda," jelas Harry saat dikonfirmasi IDN Times," Kamis.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono juga mengatakan, para buruh diamankan karena tidak mau membubarkan diri karena telah melewati batas waktu demo.
"Ngga mau (bubar) juga sampai pukul 18.00 WIB. Kemudian dikasih interval pukul 19.00 WIB, 20.00 WIB, 21.00 WIB nggak mau juga. Pukul 23.00 WIB kita bawa ke Polda. Kita bawa, kita interogasi ada 36 orang. Sambil dikasih arahan mengenai batas waktu penyampaian pendapatan di muka umum kepada mereka," jelas Argo di Polda Metro Jaya.
Puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia sebelumnya menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Dengan beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.
Salah satu mantan karyawan, Jerry Jerangga, mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.
"Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport," ujar Jerry Sabtu lalu.
Perwakilan pekerja itu kemarin juga telah menemui Presiden Jokowi terkait persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.
Presiden Jokowi akhirnya berkenan menemui perwakilan eks buruh Freeport di Istana. Jerry Jerangga mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi membahas permintaan mereka. Jerry mengungkapkan, para karyawan Freeport yang di PHK secara sepihak itu, merasa tidak diperlakukan secara manusiawi.
"Kami minta kepada Pak Presiden untuk menindak secara tegas pelanggaran tenaga kerja yang dilakukan Freeport terhadap kami di Papua," kata Jerry di Istana Negara, Rabu (13/2) kemarin.
"Kami juga minta ke Pak Presiden untuk kembalikan kami bekerja dan membayar hak kami. Karena Freeport telah memberlakukan aturan di luar perundang-undangan yang ada," lanjutnya.
Menurut Jerry, pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport adalah adanya kebijakan yang dibawa dari luar negeri. Sehingga, kebijakan itu tidak ada di UU Ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia.
"Furlough (merumahkan), tapi tidak punya batas waktu. Ada kecurigaan bahwa ada PHK terselubung di situ," ungkap Jerry.
Dia menambahkan, pertama kali para pekerja dirumahkan pada 2017, sebanyak 800 buruh Freeport terkena PHK.
"Tapi lama kelamaan berkurang karena kebanyakan kita di sana tingkat ekonomi tinggi, sehingga mempengaruhi teman-teman lain untuk mengalah," jelasnya.
"Ada juga pelanggaran lain, BPJS kami juga diblokir. Jadi pihak Freeport dan BPJS memblokir akhirnya teman-teman kami, 39 orang meninggal dunia," sambung dia.
Mendengar keluhan dari para mantan karyawan Freeport, Jerry mengatakan, akhirnya Jokowi pun merenspons. Ia mengatakan, Jokowi berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil PT Freeport Indonesia.
"Presiden berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil PT Freeport Indonesia dan juga pemerintah terkait untuk membicarakan hal ini bersama kami," terang Jerry.