Jakarta, IDN Times - Ratusan ojek online menggelar demonstrasi dan long march dari Balai Kota DKI Jakarta hingga ke depan Gedung Kementerian Perhubungan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Mereka menuntut beberapa poin penting yang dianggap merugikan driver ojek online, di antara mendesak pemerintah agar membentuk payung hukum bagi ojek online.
Selama ini ojek online bukan dianggap bagian dari transportasi umum, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan pemerintah perlu merevisi undang-undang tersebut.
"Kita ingin adanya payung hukum atau legalitas ojol (ojek online). Agar status kita jelas menjadi salah satu bagian dari sarana transportasi umum. Kita mendorong DPR RI untuk merevisi UU No 22," kata dia saat demonstrasi.
Selama ini dari peraturan yang berlaku adalah sistem tarif zona wilayah yang terbagi ke dalam tiga zona, yaitu zona 1, 2, dan 3. Dalam demo kali ini, driver ojek online menuntut pemerintah mengubah peraturan tersebut menjadi zonasi provinsi.
"Temen-temen maunya zonasi provinsi, bukan lagi zona 1, 2, dan 3. Biar nantinya akan diakomodir oleh provinsi. Karena selama ini nilai tarifnya kurang pas," ucap Igun.
Igun mengatakan demo ini akan berlangsung selama dua hari, dijadwalkan hari ini akan ke Kementerian Perhubungan dan Istana. Sedangkan hari kedua, besok, akan mendatangi DPR RI.
"Kita aksi dua hari, hari pertama kita ke Kemenhub dan Istana. Kalau besok kita ke DPR, agar temen-temen lain bisa punya waktu untuk cari nafkah," ucap dia.
Igun menambahkan, aksi kali ini merupakan menyampaikan aspirasi driver ojek online se-Indonesia, dengan target dihadiri sekitar 5.000 driver. Namun aksi hari ini hanya dihadiri sekitar 1.000 orang.
"Ini baru seribuan, targetnya lima ribu, ada dari Kaltim, Bandar Lampung, dan daerah lainnya," ujar dia.
Aksi tersebut dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian, lengkap dengan atributnya. Mereka bersiaga di beberapa titik untuk mengamankan area yang bakal terimbas aksi ini.
"Kita bagi tiga titik wilayah, ada di Istana, Kemenhub, sama Patung Kuda, masing-masing itu sekitar 240 personel kurang lebihnya," ucap seorang polisi yang menjaga.
Meski demikian, tidak ada pengalihan arus lalu lintas.