Jakarta, IDN Times - Tokoh Alumni 212, Kapitra Ampera, menilai aksi Mujahid 212 yang dilakukan di depan Istana Merdeka pada Sabtu (28/9) kemarin tidak jelas.
Sebab demonstrasi tersebut menyuarakan tuntutan yang bermacam-macam, mulai dari pembatalan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), turunkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, sampai bicara soal khilafah.
Bahkan, Kapitra mengatakan demonstrasi tersebut terkesan seperti melampiaskan dendam lama pasca-kekalahan Pilpres 2019.
“Saya lihat memang udah gak jelas nih. 212 Kok jadi latah. Tidak substantif. Kesannya kok ada dendam lama. Harusnya kan yang disuarakan itu RUU yang masih berkolerasi dengan tuntutan mahasiswa,” kata Kapitra Ampera melalui keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Minggu (29/9/).
Mantan pengacara Rizieq Shihab ini mengatakan, tidak semua hal bisa diminta pertanggungjawabannya pada Presiden Jokowi.
“Masak hutan kebakaran Jokowi juga yang tanggung jawab? Apa kerja yang lain dong? Kalau dijadikan dasar untuk menggulingkan Jokowi, gak relevan lah,” tegasnya.
Soal spanduk ‘TAP MPR RI No 6/Tahun 2000’ yang salah kaprah dibawa pendemo, Kapitra juga merasa malu dan tertampar.
“Demonstrasi tidak ada substansinya dengan tuntutan mahasiswa. Ditambah lagi dengan spanduk itu. Saya ini mujahid asli 212, jadi malu, tertampar saya. Gak jelas agendanya apa tapi ada hidden agenda, ada agenda terselubung,” ujarnya.
“Saya pikir ini hanya cara perhatian saja, dan saya yakin itu bukan mujahid 212 yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Kapitra juga menilai aksi Mujahid 212 sudah mempolitisasi agama. “Dibawa ke jalan sumpah-sumpah. Kapan ya agama Islam diajarin seperti ini? Saya gak pernah itu diajari seperti itu. Gerakan ini justru memperburuk image (Islam),” ungkapnya.