Demokrat Kubu AHY: Bila Sebut Ibas Terlibat Hambalang, Tunjukkan Bukti

26 Mar 2021, 21:28 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak politikus Demokrat dari kubu Moeldoko agar menunjukkan bukti soal dugaan keterlibatan Edhie "Ibas" Baskoro Yudhoyono dalam skandal korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor. Bahkan, bila perlu bukti-bukti dugaan keterlibatan Ibas langsung dibawa ke aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bila tak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoaks! Sebaiknya diam saja daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tidak bermanfaat," ungkap Kepala Badan Komuikasi Strategis DPP PD kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis pada Jumat (26/3/2021).

Selain itu, kata Herzaky, Partai Demokrat kubu AHY mempersilakan penyidik komisi antirasuah bila ingin kembali membuka kasus korupsi tersebut. Mereka bahkan mendukung bila prosesnya dibuat terang seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak melakukan intervensi terhadap perkara korupsi itu.

"Jangan ada keraguan bila ingin mengusut kembali dan jangan tebang pilih," ujarnya.

Dugaan keterlibatan Ibas dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Hambalang disampaikan oleh politikus senior Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua. Menurut Max, belum semua individu yang ikut menerima uang bancakan proyek itu diproses hukum. Salah satu nama yang disebut oleh Max yakni Ibas.

"Yang tadi kami pertanyakan kan ada juga yang tidak (menjalani proses hukum). Mas Ibas disebutkan di kesaksian sudah berapa kali, kan belum (diperiksa). Yulianis (staf Nazaruddin) menyebutkan juga (nama Ibas). Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa saja," ujar Max ketika memberikan keterangan pers pada Kamis, 25 Maret lalu di Hambalang.

Apa tanggapan komisi antirasuah soal tudingan keterlibatan Ibas dalam bancakan proyek itu?

1. KPK tak akan terpengaruh soal tudingan Ibas belum diproses hukum

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri (Dok. Humas KPK)

Plt juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan institusi tempatnya bekerja tidak akan terpengaruh dalam pengurusan suatu perkara. Ia mengatakan perkara yang ditangani oleh komisi antirasuah berdasarkan proses hukum yang didasari alat bukti.

"KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum," ujar Ali dalam keterangan tertulis pada hari ini.

Ia mengatakan dalam proses penetapan tersangka, minimal dibutuhkan dua alat bukti. Tujuannya, agar proses penetapan tersangka tak bisa dibantah melalui proses pra peradilan.

2. Upaya Demokrat kubu Moeldoko ungkit kasus lama Hambalang tak akan buat publik simpati

Default Image IDN

Sementara, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, strategi yang digunakan oleh Demokrat kubu Moeldoko adalah cara lama dan diperkirakan tidak akan ampuh menarik simpati publik. Sebab, rekam jejak kasus korupsi yang merugikan negara Rp243,66 miliar itu sudah jelas. Sebagian tersangka sudah dijatuhi vonis di pengadilan.

"Ini kan bagian dari manuver kubu Moeldoko untuk menghantam SBY dan Partai Demokrat. Tapi, hal itu tidak akan terlalu efektif karena kejadiannya sudah lama dan publik sudah tahu," ujar Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada hari ini.

Lagi pula, menurut dia, publik saat ini lebih bersimpati kepada Partai Demokrat kubu AHY lantaran mereka memilih posisi sebagai oposisi. Sebab, rakyat saat ini banyak yang tidak menyukai kebijakan yang dirilis oleh pemerintah.

Situasi serupa juga pernah dialami oleh PDI Perjuangan. Pada periode 2004-2014, elektabilitasnya naik karena bersedia menjadi oposisi.

"Terbukti, di pemilu selanjutnya, suaranya naik dan menjadi pemenang di Pemilu 2014," tutur dia lagi.

Di dalam jumpa pers pada Kamis kemarin, politikus Demokrat kubu Moeldoko turut menyebut satu nama kader PDI Perjuangan, Olly Dondokambey yang diduga ikut menerima aliran dana proyek Hambalang. Ujang menduga nama Olly sengaja disebut sebagai manuver untuk menekan Mega agar memberikan instruksi kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. Tujuannya, agar Yasonna mengakui kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Tapi, Bu Mega tidak akan terpancing. Saat ini kan PDIP sudah jadi partai penguasa dan bisa mengunci kasus-kasus (yang dianggap merugikan partai)," katanya.

3. Bila Kemenkum HAM bersikap objektif, kubu Moeldoko tidak akan diakui

Default Image IDN

Sementara, menurut Ujang, bila Kementerian Hukum dan HAM bersikap objektif, maka mereka akan menolak untuk mengakui kepengurusan kubu Moeldoko. Tetapi, situasi bisa berbeda bila ada kompromi politik di dalamnya.

"Apalagi sekarang sudah terlihat Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah mulai menyerang PDIP juga. Manuver itu kan malah membuat peluang untuk didukungnya kecil," kata dia.

Seandainya kepengurusan PD kubu Moeldoko ditolak, perkiraan Ujang, mantan Panglima TNI itu tidak akan dipecat dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). "Mungkin akan tetap di situ (KSP) tapi ya sudah kehilangan muka dan kredibilitas," tutur dia.

Menurut Ujang, Moeldoko ditarik ke lingkaran Istana untuk membentengi Jokowi dari serangan lawan politik yang datang dari latar belakang militer, seperti Prabowo dan SBY.