Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Lebih lanjut, Feri mengatakan, semakin gemuk suatu kabinet maka berpotensi anggaran pemerintah semakin boros. Kabinet Prabowo-Gibran pun diprediksi rentan terhadap praktik-praktik korupsi.
"Kalau akibat dari penyusunan kabinet saja membuat anggaran jadi mubazir dan boros, apa dasarnya kabinet itu akan antikorupsi? Cara mereka bekerja sama sudah memboroskan anggaran negara," katanya.
Feri menilai, jumlah menteri kabinet semakin bertambah lantaran nafsu berkuasa partai politik yang ada di koalisi sangat besar. Bahkan, sudah ada satu parpol yang minta jatah minimal lima kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini kan (menterinya) jadi banyak sekali karena hasrat partai-partai (di dalam koalisi) banyak. Kepentingannya banyak. Maka ini jadi bukti bahwa kue kekuasaan itu tidak ditentukan oleh presiden, tetapi oleh nafsu para ketum parpol di koalisi," tutur dia.
Menurut Feri, bila pembentukan kabinet benar-benar menandakan kepentingan presiden, maka bisa dipilih secara sederhana.
"Jadi, orang yang menginginkan penambahan kursi di kabinet pasti karena ingin dapat jatah dari tampuk kekuasaan tersebut," ujarnya.