Jakarta, IDN Times - Koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memilih menggunakan nama Koalisi Perubahan dalam menghadapi Pemilu 2024. Padahal, Partai Demokrat pernah memprotes penggunaan kata perubahan dan mengklaim partai mereka yang menginisiasi ide perubahan untuk kali pertama.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, larangan tersebut sama sekali tak berlaku. Sebab, belum ada pihak-pihak tertentu yang mematenkan kata 'perubahan'.
"Jadi, saya kira kata itu kan bisa dipakai siapa saja dan gak ada copyright-nya kok soal (penggunaan) kata perubahan. Jadi, itu gak menjadi persoalan sama sekali," ujar Hanif ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Kantor DPP PKB pada Rabu (13/9/2023) malam.
Usai hengkang dari koalisi Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat juga meminta Anies tak menggunakan kata 'perubahan' sebagai nama koalisi.
Sementara, sejumlah pihak menilai Anies tak lagi sesuai mengusung konsep perubahan usai menggandeng PKB. Sebab, selama 10 tahun terakhir, PKB berada di dalam kubu pemerintahan.
Mengapa Anies tetap kukuh mengusung agenda perubahan meski telah bermitra dengan Muhaimin?