Jakarta, IDN Times - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta buka suara terkait munculnya rencana Gubernur DKI Jakarta ditentukan oleh Presiden atas usulan DPRD DKI Jakarta dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Wacana tersebut, menurut Demokrat, bisa menjadi kemunduran dalam hal demokrasi.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan pihaknya mendukung sistem yang sudah berjalan. Artinya, Demokrat setuju Gubernur Jakarta nantinya harus dipilih rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat.
"Dasar sistem demokrasi adalah rakyat jadi penentu siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Dengan penunjukan Kepala Daerah, artinya hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut. Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).