Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menganjurkan Prabowo Subianto dan Joko “Jokowi” Widodo membubarkan koalisi masing-masing. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tak setuju membubarkan koalisi karena setelah hasil pilpres ditetapkan, sudah tidak ada lagi kubu 01 dan 02.

"Setelah pengumuman KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, tidak ada lagi pasangan 01 maupun pasangan 02. Yang ada adalah nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Pemilihan presiden telah usai. Rakyat kembali bersatu," kata jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

1. TKN singgung setgab bentukan SBY

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/16

Ace menganggap, dengan tetap eksisnya Koalisi Indonesia Kerja (KIK), hal itu akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. KIK akan mengawal terwujudnya janji kampanye Jokowi-Ma'ruf melalui DPR.

Ace mencontohkan, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada pembubaran koalisi. Justru koalisi tersebut tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga, koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu, plus Partai Golkar waktu itu," ujar Ace.

2. Alasan Demokrat bubarkan koalisi tak tepat

Editorial Team

Tonton lebih seru di