Denny Indrayana Kritik Jokowi soal Pabrik Haji Isam, Ini Kata Istana

27 Okt 2021, 14:02 WIB

Presiden Jokowi resmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, mengkritik kehadiran Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam peresmian pabrik pengolahan sawit di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang didirikan PT Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam beberapa waktu lalu.

Menurut Denny, kehadiran Jokowi untuk meresmikan pabrik biodiesel Haji Isam itu tidak etis. Sebab, PT Jhonlin kini tengah tersandung isu suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus demikian, meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah adalah lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup. Kehadiran Presiden Jokowi bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Jhonlin Grup dan Haji Isam," kata Denny dalam keterangannya yang dikutip IDN Times, Rabu (27/10/2021).

1. Denny singgung kedekatan Jokowi dengan Haji Isam harus punya etika bernegara

Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Denny mengatakan, di tengah sistem penegakan hukum yang masih rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, kehadiran Jokowi dinilai sebagai tindakan yang tidak pas dan amat rentan dikritik.

"Memang, belum secara gamblang termasuk kategori menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), namun paling tidak mempunyai batas yang sangat tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK dan Pengadilan Tipikor," jelasnya.

Denny melanjutkan, sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Jokowi dan Jhonlin Group, ia menilai harus tetap ada batasan etika bernegara.

"Bukan hanya semata untuk menjaga proses penegakan hukum yang bebas dari intervensi siapa pun, tetapi lebih jauh untuk menjaga marwah Presiden dan negara dalam berhubungan dengan benturan kepentingan, utamanya ketika berhadapan dengan pengusaha dan oligarki yang memang punya kedekatan relasi dengan diri sang Presiden," ucap dia.

2. Istana tekankan kehadiran Jokowi di pabrik biodesel Haji Isam untuk dorong hilirisasi industri

Presiden Jokowi resmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Menanggapi kritik Denny tersebut, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwono, menekankan bahwa yang terlibat dalam kasus suap pajak adalah PT Jhonlin Baratama yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Sementara, lanjut Dini, pabrik biodiesel yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan milik PT Jhonlin Agro Raya.

"Meskipun berada dalam group perusahaan yang sama, namun dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda, bidang usaha berbeda, memiliki susunan direksi dan dewan komisaris yang juga berbeda," ujar Dini saat dihubungi IDN Times, Selasa (26/10/2021).

Dia menegaskan, kehadiran Jokowi dalam peresmian pabrik biodiesel tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, seperti dalam rangka mendorong hilirisasi industri.

"Dalam hal ini Presiden juga ingin menekankan pentingnya industri biodiesel didorong dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menekan defisit neraca perdagangan akibat impor solar," ucap Dini.

"Dari perspektif lingkungan, biodiesel dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini Presiden juga ingin mengingatkan kembali komitmen Indonesia untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan," lanjut dia.

3. Dini sebut proses hukum di KPK tetap berjalan tanpa intervensi dari Jokowi

Staf Khusus Presiden RI, Dini Purwono (Twitter/@dini_purwono)

Maka dari itu, Dini menyampaikan bahwa peresmian tersebut dilakukan Jokowi untuk memberikan pesan kepada pelaku usaha agar segera melakukan hilirisasi industri. Terkait kasus yang sedang berjalan di KPK, Dini menegaskan, tidak ada intervensi dari Jokowi.

"Terkait proses yang tengah berlangsung di KPK atas 'sister company' dari pabrik biodiesel tersebut, silakan terus berjalan dalam koridornya sendiri, diproses secara independen oleh KPK sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Dini.