Densus 88 Buntuti Jampidsus Kejagung, PBHI Minta Presiden Turun Tangan

26 Mei 2024, 07:30 WIB

Personel Puspom TNI lakukan pengamanan di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Jumat, 24 Mei 2024. (www.instagram.com/@puspomtni)

Intinya sih...

PBHI meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam kisruh antara Densus 88 Antiteror dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketua PBHI Julius Ibrani menduga aksi personel Densus 88 Antiteror membuntuti Jampidsus bukan inisiatif individu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menganggap kisruh antara Densus 88 Antiteror dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) membutuhkan atensi langsung Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Apalagi kedua institusi tersebut sama-sama merupakan penegak hukum.

Ketua PBHI, Julius Ibrani, menduga kuat aksi personel Densus 88 Antiteror membuntuti Jampidsus bukan inisiatif individu. Sebab, cara kerja Densus 88 Antiteror harus bergerak berdasarkan instruksi atau penugasan dari atasan.

"Artinya, apapun yang dilakukan di bawah tanggung jawab Kapolri itu sendiri. Jadi, Kapolri harus bertindak tegas. Hanya ada dua titik di situ, kalau tidak ada perintah maka ada kelalaian di mana anggotanya melakukan tindakan di luar perintah," ujar Julius kepada IDN Times melalui pesan suara, Sabtu (25/5/2024).

Diketahui, anggota Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung diduga dibuntuti anggota Densus 88 Antiteror baru-baru ini. Dalam video yang beredar di media sosial, terdapat konvoi pasukan Brimob yang mengitari kompleks perkantoran Kejagung pada 20 Mei 2024. Mereka menggunakan motor trail dan kendaraan taktis, berjalan beriringan serta menyalakan sirine.

1. Jokowi diminta turun tangan telusuri permasalahan antara Polri dan Kejagung

potret Presiden Joko Widodo saat berpidato (instagram.com/jokowi)

Presiden Jokowi diharapkan turun tangan mengendalikan dan menghardik secara tugas. Menurutnya, sudah berulang kali terjadi kejanggalan di institusi Polri ketika dipimpin Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Bahkan, ketika itu Sigit sudah pernah dipanggil ke Istana.

"Jokowi harus bersikap tegas dan mempertanyakan mengapa peristiwa serupa bisa terjadi lagi? Mengapa anak buahnya tidak bisa dikendalikan dan kenapa tidak segera diambil tindakan? Kan peristiwa mencekam itu sudah terjadi sejak Selasa," tutur dia.

Dari kejadian itu, kata Julius, menandakan tidak ada niat dari Sigit untuk membereskan permasalahan di instansinya.

2. Intimidasi terhadap Kejagung terjadi bersamaan dengan momen pengusutan korupsi timah

Kejaksaan Agung (IDN Times/Rochmanudin)

Lebih lanjut, Julius tak menampik intimidasi dan teror yang dialamatkan Kejagung terjadi ketika mereka sedang menangani sejumlah kasus mega korupsi. Salah satunya dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kasus itu menyeret sejumlah nama besar dan publik figur. Dua di antaranya crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lima dan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

"Kasus yang tengah diusut itu bisa saja melibatkan sejumlah instansi termasuk aparat penegak hukum (APH). Hal ini lumrah terjadi. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada pertengahan 2008 atau 2009 dan 2015-2016. Ketika itu KPK tengah mengusut kasus megakorupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara," kata dia.

Julius pun mendorong Kejagung tetap lurus dan segera menuntaskan penyidikan terkait kasus-kasus megakorupsi, termasuk dugaan rasuah timah. Dia juga menggarisbawahi apa yang dilakukan Densus 88 Antiteror tidak sesuai tupoksinya. Sebab, mereka seharusnya memantau ancaman teror, tetapi justru memantau pergerakan aparat penegak hukum lainnya.

"Densus 88 Antiteror ranahnya pada aksi terorisme, bukan pada penyidikan atau penegakan hukum di bidang antikorupsi," tutur dia.

3. Puspom TNI mengakui mereka ikut memperketat pengamanan area Kejagung

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi (kanan) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (kiri) memberikan keterangan pers terkait kasus tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 di Kejagung, Jakarta, Senin (1/4/2024) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengakui mereka ikut memperketat pengamanan area Kejagung, sejak adanya laporan pembuntutan yang diduga dilakukan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror. Pengamanan area Kejagung dipimpin Letnan Satu (Pom) Andri pada 24 Mei 2024.

"Kejaksaan Agung RI mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus) oleh anggota Densus 88," demikian tulis Puspom TNI di akun media sosial mereka, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Puspom menyebut alasan langkah itu ditempuh sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan usai dibuntuti anggota Densus 88 Antiteror. Mereka menjelaskan pengamanan yang kini diberlakukan di area Kejagung meliputi patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejagung.

"Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejagung, serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman," tutur mereka.

Dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, Puspom TNI berharap situasi di Kejagung dapat terjaga dengan baik.

4. Densus 88 Antiteror bungkam soal personelnya membuntuti Jampidsus Kejagung

Juru bicara Densus 88 Antiteror, Kombes (Pol) Aswin Siregar. (IDN Times/Aryodamar)

Sementara, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan anggota Densus berinisial IM menguntit Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

IDN Times telah menghubungi Juru Bicara Densus 88, Aswin Siregar, dengan sambungan telepon pada Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 09.20 WIB, tetapi tidak dijawab. Pesan WhatsApp pada pukul 09.04 WIB juga tak kunjung dibalas hingga berita ini ditayangkan.

Pada pukul 22.10 WIB, IDN Times kembali mengonfirmasi soal identitas anggota Densus 88 yang ditangkap Polisi Militer, namun WhatsApp Aswin tidak aktif.