Ini Deretan Aset Milik Wawan Senilai Rp500 Miliar yang Disita KPK

Febri menjelaskan tim penyidik telah menganalisa aset dan harta yang dimiliki oleh Wawan serta diperoleh dari uang korupsinya. Proses analisa itu memakan waktu lima tahun yakni periode 2014 hingga 2019. Harta itu berhasil diidentifikasi dari aset-aset milik Wawan dan PT Bali Pasific Pragama (BPP) serta perusahaan lainnya untuk membuktikan keterkaitannya dengan hasil kejahatan yang berasal dari keuntungan proyek dan unsur-unsur tindak pidana korupsi. 

"Total aset yang disita dalam proses penyidikan ini adalah sekitar Rp500 miliar," kata Febri. 

Berikut 14 jenis aset yang telah disita oleh komisi antirasuah dan segera dikembalikan ke negara: 

1. uang tunai senilai Rp65 miliar
2. 68 unit kendaraan roda dua, roda empat atau lebih
3. 175 unit rumah atau apartemen atau bidang tanah
4. 7 unit apartemen di Jakarta dan sekitarnya
5. 4 unit tanah dan bangunan di Jakarta
6. 8 unit tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
7. 1 unit tanah dan bangunan di Bekasi
8. 3 unit tanah di Lebak
9. 15 unit tanah dan peralatan AMP di Pandeglang
10. 111 unit tanah dan usaha SPBU di Serang
11. 5 unit tanah dan usaha SPBE di Bandung
12. 19 unit tanah dan bangunan di Bali
13. 1 unit apartemen di Melbourne, Australia
14. 1 unit rumah di Perth, Australia

Febri mengatakan aset di Australia berhasil diidentifikasi usai komisi antirasuah menempuh Mutual Legal Assistance (MLA) untuk kebutuhan penanganan perkara. 

Menurut data yang dimiliki oleh penyidik komisi antirasuah, nilai aset yang berada di Australia merupakan pembelian tahun 2012-2013. Nilainya mencapai Rp41,14 miliar yakni rumah di Perth senilai AUD$3,5 juta dan apartemen di Melbourne mencapai AUD$800 ribu. 

"Dalam proses penyidikan, KPK turut dibantu oleh Australian Federal Police (Kepolisian Australia) seperti dalam proses penyitaan aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tutur Febri. 

Perusahaan milik Wawan yakni PT Bali Pasific Pragma diuntungkan dengan keberadaan dinasti politik di keluarga itu di Banten. Kakak Wawan yakni eks Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah diduga turut memberikan kemudahan agar PT BPP bisa terus mendapatkan proyek. Hal itu terbukti dari data yang dimiliki oleh KPK, di mana PT BPP kerap mendapatkan proyek dari Pemerintahan Kota Tangerang dari periode 2006 - 2013. 

"Total kontrak pengadaan barang dan jasa yang diperoleh mencapai 1.105. Beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp6 triliun," tutur Febri. 

Komisi Antirasuah, Febri melanjutkan, menemukan fakta-fakta Wawan telah menggunakan PT BPP dan perusahaan lain yang terafiliasi telah melakukan cara-cara melawan hukum dan dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan pejabat gubernur, bupat atau wali kota yang ada di Banten untuk mendapatkan kontrak-kontrak tersebut. 

"Ini sejalan dengan kedudukan kakak kandung TCW (Wawan), Ratu Atut Chosiyah yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten pada 2002-2007 dan Gubernur Banten 2005-2014," kata dia.

Menurut keterangan dari KPK untuk bisa melimpahkan tiga perkara itu, penyidik telah memeriksa 553 saksi dengan unsur berasal dari mantan Gubernur Banten, mantan wakil Gubernur Banten, anggota DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD Provinsi Banten, petinggi di SKPD Provinsi Banten, notaris dan pihak swasta. 

"Sedangkan TCW (Wawan) sudah diperiksa sebanyak 23 kali," kata Febri. 

Perkara mega korupsi Wawan ini bisa terungkap karena merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Wawan terkait sidang perkara gugatan Pilkada Lebak di MK pada 2013 lalu. 

"Pada saat penyidikan, KPK mendapat fakta bahwa uang sebesar Rp1 miliar yang digunakan oleh TCW untuk menyuap Akil Mochtar berasal dari perusahaan miliknya yakni PT Bali Pasific Pragama," kata Febri.