Deretan Kritik Puan buat Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021
Jakarta, IDN Times - Sidang Tahunan MPR 2021 dimanfaatkan Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Puan mengkritik kebijakan pemerintah soal penanganan pandemik COVID-19 yang belum maksimal.
Hal itu termasuk kebijakan pemerintah yang kerap berubah dan tidak disosialisasikan dengan baik. Alhasil, baik petugas di lapangan dan warga menjadi kebingungan serta menjadi korban.
"Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemik COVID-19 dan dampaknya. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan," ujar Puan ketika menyampaikan pidatonya pada Senin pagi (16/8/2021).
Bahkan, Puan turut menyentil strategi pemerintah dalam menyiasati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di saat APBN menurun dan dana yang dibelanjakan malah meningkat sebagai dampak pandemik COVID-19, Puan mendorong agar pemerintah melakukan strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Di sisi lain, saat berbelanja, pemerintah disentil untuk lebih rasional menggunakan dana.
Tetapi, dalam kacamata pengamat politik, sentilan Puan kepada kebijakan pemerintah semata-mata bukan hanya bertujuan untuk mengawasi. Namun, ada dugaan, Puan ingin menaikan elektabilitasnya agar bisa maju di Pilpres 2024.
Analis politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai sikap Puan yang akhir-akhir ini mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, tak terlepas dari kepentingan elektabilitas dan parpolnya, PDIP.
"PDIP Perjuangan kan tetap perlu menjaga konstituen, karena memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Hendri ketika dihubungi pada Senin (16/8/2021).
Apalagi, saat ini semakin kasat mata, Jokowi terlihat lebih dekat ke Golkar dibandingkan ke PDIP dalam penanganan pandemik COVID-19. Jokowi memasang dua orang yang ia percaya untuk menangani pandemik.
"Pertama, Airlangga Hartarto, dia Menko dan ketum Golkar (jadi komandan PPKM luar Jawa-Bali). Satu lagi, Pak Luhut (komandan PPKM Jawa-Bali) yang juga dari Golkar," katanya lagi.
Lalu, apa komentar Presiden Jokowi usai mendengar sentilan langsung dari Puan?
1. Delapan kritik Puan terhadap kebijakan penanganan pandemik COVID-19
Mengutip naskah pidato yang telah disampaikan, setidaknya ada delapan kritik yang disampaikan Puan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Kritikan Puan yakni:
- Pemerintah didesak agar mempercepat vaksinasi sambil di waktu yang bersamaan meningkatkan tes, lacak dan pengobatan pasien.
- Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dioptimalkan agar bisa mengurangi penularan virus corona. Di sisi lain, warga asing yang tetap dibolehkan masuk saat PPKM harus diawasi secara ketat.
- Pemerintah harus mampu mengatasi dampak pandemik, khususnya kesejahteraan warga yang menurun. Banyak dari mereka yang terdampak PHK sehingga tak lagi mampu membeli kebutuhan pokok. Pemerintah didesak agar menyalurkan bantuan sosial secara tepat waktu, sasaran dan guna.
- Pemerintah juga diminta untuk ikut menangani anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19.
- Pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan layanan kesehatan bagi warga yang ingin mengobati penyakit selain COVID-19. Sebab, pengobatan non-COVID-19 ikut terdampak karena semua sumber daya difokuskan untuk menuntaskan COVID-19.
- Pemerintah pusat harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya terkait implementasi anggaran dan program penganan pandemik COVID-19. Dengan demikian rakyat bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.
- DPR mendesak pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 disertai aturan yang jelas, berkesinambungan dan disosialisasikan dengan baik sehingga tak. menimbulkan kebingungan di masyarakat.
- Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan negara, melakukan inovasi pembiayaan dan melakukan rasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Sebab, di masa pandemik APBN terus menurun sementara jumlah anggaran yang dibelanjakan malah naik.
"Kami, DPR dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respons cepat terhadap perkembangan pandemik COVID-19. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan untuk mencari solusi kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemik," kata Puan.
Oleh sebab itu, Puan melanjutkan, selama pemerintah berupaya untuk menyelamatkan kehidupan rakyat, maka kebijakan tersebut akan didukung oleh parlemen.