Deretan Kritik yang Dijawab Jokowi, dari Lip Service hingga Mural
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo cukup sering menjawab langsung kritikan yang dilontarkan masyarakat maupun tokoh-tokoh nasional. Sejumlah kritikan kepada Jokowi sempat dilontarkan dan menjadi sorotan publik, seperti kritikan soal UU Cipta Kerja, hingga kritikan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas.
Lalu, apa saja kritikan masyarakat dan tokoh nasional yang langsung dijawab oleh Presiden Jokowi?
1. Protes masyarakat soal Omnibus Law, Jokowi langsung jawab kritikannya
Kritikan pertama yang dilontarkan kepada Jokowi dan sempat membuat heboh adalah kritik tentang UU Cipta Kerja (Ciptaker). Pada 2020, keputusan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU Cipta Kerja menuai protes besar-besaran dari masyarakat.
Protes itu diungkapkan para buruh dan juga mahasiswa melalui demo besar soal Omnibus Law pada 8 Oktober 2020. Usai demo Omnibus Law berakhir rusuh, pada keesokan harinya, pada 9 Oktober 2020, Jokowi dan para menteri kabinet menggelar rapat internal yang salah satunya membahas UU Ciptaker.
Di sore harinya, Jokowi sendiri yang akhirnya memberi tanggapan terkait protes dan kritikan masyarakat soal UU Ciptaker. Dalam pernyataannya yang digelar secara virtual, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa UU Ciptaker bisa memperbaiki kehidupan bagi jutaan pekerja.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa UU sapu jagat ini bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Ia pun meminta semua pihak yang tak puas dengan UU Ciptaker untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia memang mengatur seperti itu. Pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, bisa menempuh judicial review ke MK.
Jokowi menuturkan, pemerintah membuka masukan-masukan dari masyarakat mengenai UU tersebut. Ia juga menambahkan bahwa masih terbuka pintu untuk usulan-usulan dari daerah.
"Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," tuturnya.
Orang nomor satu di Indonesia ini juga menyampaikan bahwa unjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi lantaran dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.