Deretan Kritik yang Dijawab Jokowi, dari Lip Service hingga Mural

Kritikan pertama yang dilontarkan kepada Jokowi dan sempat membuat heboh adalah kritik tentang UU Cipta Kerja (Ciptaker). Pada 2020, keputusan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU Cipta Kerja menuai protes besar-besaran dari masyarakat.

Protes itu diungkapkan para buruh dan juga mahasiswa melalui demo besar soal Omnibus Law pada 8 Oktober 2020. Usai demo Omnibus Law berakhir rusuh, pada keesokan harinya, pada 9 Oktober 2020, Jokowi dan para menteri kabinet menggelar rapat internal yang salah satunya membahas UU Ciptaker.

Di sore harinya, Jokowi sendiri yang akhirnya memberi tanggapan terkait protes dan kritikan masyarakat soal UU Ciptaker. Dalam pernyataannya yang digelar secara virtual, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa UU Ciptaker bisa memperbaiki kehidupan bagi jutaan pekerja.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa UU sapu jagat ini bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Ia pun meminta semua pihak yang tak puas dengan UU Ciptaker untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia memang mengatur seperti itu. Pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, bisa menempuh judicial review ke MK.

Jokowi menuturkan, pemerintah membuka masukan-masukan dari masyarakat mengenai UU tersebut. Ia juga menambahkan bahwa masih terbuka pintu untuk usulan-usulan dari daerah.

"Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," tuturnya. 

Orang nomor satu di Indonesia ini juga menyampaikan bahwa unjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi lantaran dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Kritikan selanjutnya yang menarik perhatian Jokowi adalah terkait King of Lip Service. Julukan tersebut sebelumnya dilontarkan oleh BEM Universitas Indonesia (UI). Julukan itu diberikan kepada mereka lantaran Jokowi dinilai sering mengobral janji namun berbeda dari kenyataanya.

Julukan dari BEM UI itu pun berhasil menarik perhatian publik hingga Jokowi. Pada 29 Juni 2021, mantan Wali Kota Solo ini memberikan keterangan pers tanggapi julukan King of Lip Service dari BEM UI.

Jokowi mengatakan julukan 'king of lip service' dianggapnya hal yang biasa. Sebab, ia sudah sering mendapatkan banyak julukan dari pihak-pihak yang mengkritiknya.

"Ya itu kan sudah sejak lama. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, kemarin ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan terbaru ini ada yang ngomong saya ini bapak bipang (babi panggang), dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya, kritikan yang dilontarkan oleh BEM UI kepadanya adalah bentuk ekspresi para mahasiswa. Sehingga, tak ada larangan soal itu.

"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja," ujar Jokowi.

Selain itu, ada juga kritik terkait penghapusan mural masyarakat. Hal itu berawal dari sebuah mural bertuliskan '404: Not Found', dengan gambar yang diduga seperti Presiden Jokowi. Tak hanya itu, mural-mural yang mengkritik pemerintah di berbagai daerah lain juga dihapus.

Penghapusan tersebut memicu kritikan bahwa pemerintah adalah anti kritik. Lalu, pada 3 Desember 2021 lalu, pria kelahiran Solo ini menjawab kritikan tentang kebebasan berpendapat yang semakin sempit.

Terkait mural tersebut, Jokowi mengaku tidak pernah memerintahkan untuk menghapus mural-mural tersebut.

"Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog," ujar Jokowi dalam arahannya pada Kepala Satuan Wilayah Tahun 2021, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Kemudian, Jokowi memberikan contoh terkait kasus mural. Dia mengaku tak pernah memerintahkan agar mural dihapus. Ia juga meyakini hal itu bukan perintah dari Kapolri.

"Mural dihapus. Saya tahu gak mungkin itu. Perintahnya Kapolri juga gak mungkin. Perintahnya Kapolda juga gak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin gak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, beritahu Kapolsek. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus. Ramai," ucap Jokowi.

Kendati mendapatkan kritik dari mural, Jokowi mengaku tak keberatan. Sebab, selama ini dia dihinapun tidak pernah mempermasalahkannya.

"Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut. Ngapain? Baca ini hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ucapnya.

Berikutnya, Jokowi mendapatkan kritik langsung dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Kritikan itu langsung disampaikan Anwar dalam acara Kongres Ekonomi Umat II MUI Tahun 2021.

Di hadapan Jokowi langsung, Anwar mengkritik tentang kesenjangan lahan yang maih terjadi di Indonesia. Dia menyoroti indeks rasio pertanahan Indonesia hanya mencapai 0,59 persen.

Usai Anwar memberikan sambutan, saat itu giliran Jokowi yang beri sambutan. Menariknya adalah Jokowi tidak memakai teks sambutan yang sudah disiapkan usai mendengar kritikan dari Anwar Abbas.

"Tadi saya disiapkan bahan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Doktor Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya gak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Doktor Buya Anwar Abbas, akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan di kanal YouTube Offisial TV MUI, Jumat (10/12/2021).

Terkait penggunaan lahan yang tidak seharusnya, Jokowi berdalih itu bukan kebijakan yang diterbitkan di masa pemerintahannya. Dia kemudian menjelaskan apa yang telah dikerjakan terkait penggunaan lahan untuk masyarakat.

"Kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria, yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta yang ingin kita bagi, dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah, akan kita lihat HGU dan HGB yang ditelantarkan, semuanya mungkin Insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai, untuk saya cabut satu-persatu yang ditelantarkan," katanya.

Dalam sambutannya, Jokowi mempersilakan siapa saja yang membutuhkan lahan luas untuk menyampaikan kepadanya. Namun, kata dia, perlu ada visibilitas dan kalkulasi yang jelas lahan tersebut akan digunakan untuk apa.

"Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan pada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10 ribu hektare, bukan meter persegi, 50 ribu hektare?," ucapnya.

Meski demikian, keputusan akhir lokasi lahan berada di tangan Jokowi, pemohon hanya bisa mengajukan luas lahannya saja. 

"Tapi jangan menunjuk 'Pak, saya yang di Kalimantan saja'. saya yang memutuskan. Oh 'Bapak butuh 10 ribu, saya berikan ada ini di Sumatra, Oh 50 ribu, saya ada ini di Kalimantan', dengan sebuah visibility yang itu itung ngutang dan kalkulasinya yang jelas," katanya.