Deretan Merek untuk Vaksin Mandiri COVID-19: Moderna hingga Sputnik V

Dalam program Sapa Indonesia Malam yang tayang di stasiun Kompas TV, Rosan memperkirakan regulasi mengenai vaksin mandiri akan rampung pada pekan ketiga Februari 2021. Sehingga, diharapkan vaksin mandiri sudah bisa terealisasi pada Maret 2021. 

Rosan menilai tidak ada salahnya bila perusahaan swasta ikut serta untuk mempercepat penerimaan vaksin ke warga. Ia menyebutnya sebagai vaksin gotong royong. 

"Kan tidak semua perusahaan mengalami kendala meski di tengah-tengah COVID-19 ini. Anggaran untuk COVID-19 itu mencapai Rp72 triliun - Rp74 triliun, sedangkan vaksinasi ini kan tidak akan berlangsung sekali dan lebih efisien juga untuk perusahaan," tutur Rosan. 

Dengan memberikan vaksin ke para pegawai dinilai jauh lebih menghemat dibandingkan mewajibkan menjalani tes COVID-19. Selain itu, perusahaan swasta bisa kembali meningkatkan produktivitas usai pegawainya divaksinasi. 

Rosan menjelaskan dari 2.000 perusahaan swasta yang sudah mendaftar, paling banyak bergerak di sektor perbankan dan tekstil. "UMKM juga ikut registrasi," katanya. 

Rosan menjelaskan pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri di tahap awal akan dibeli lebih dulu lewat pemerintah. Dalam hal ini, KADIN akan membeli dari Kementerian BUMN. Setelah mengantongi izin, maka pengusaha akan mengimpor dari produsen vaksin COVID-19 langsung. 

"Kami sudah berhasil menghubungi produsennya langsung (tanpa melalui pemerintah). Teman-teman saya mengontak ke AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik," tutur Rosan. 

Ia menambahkan Sputnik V malah sudah merespons surat dari KADIN. Mereka mengaku siap memasok dan menanyakan berapa kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. 

"Saya akan tunjukkan surat dari Sputnik V ini ke pemerintah, karena suratnya baru saya terima hari ini," kata dia. 

Ia pun memastikan proses vaksinasi mandiri tak akan mengganggu program vaksin gratis yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Merek vaksin COVID-19 dari pemerintah adalah CoronaVac buatan Sinovac Biotech dan yang dikemas oleh PT Bio Farma.

Selain itu, kata Rosan, produsen vaksin sudah menyiapkan pasokan untuk kerja sama antar swasta dan pemerintah. Sehingga, publik tak perlu khawatir, akan kehabisan stok vaksin COVID-19. 

Sementara, insiator koalisi warga Lapor COVID-19, Irma Hidayana mengatakan tetap tidak setuju bila pemerintah setuju melakukan vaksinasi mandiri. Sebab, hal itu bisa menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan. 

"Padahal, kebijakan dalam pemberian vaksin tidak boleh melukai, menyakiti atau tidak boleh ada implikasi mereka tidak bisa dapat vaksin karena bukan karyawan dari 2.000 perusahaan yang sudah mendaftar tadi," ujar Irma. 

Ia mencontohkan orang-orang seperti pedagang sayur tidak akan memperoleh vaksin lebih awal. Jatahnya akan diserobot oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi. Padahal, para pedagang itu rentan terpapar COVID-19 dan tak bisa diam di rumah. 

Hal lain yang disorot oleh Irma yaitu efikasi vaksin yang diperoleh melalui skema vaksinasi mandiri lebih besar dibandingkan vaksin CoronaVac. Ia menyebut Moderna memiliki tingkat efikasi 95 persen. Sedangkan, Sputnik V pada 2 Februari 2021 lalu dilaporkan memiliki efikasi di tahap uji klinis ketiga mencapai 92 persen. Sementara, efikasi CoronaVac 65,3 persen. 

"Ini kan ada ketimpangan. Artinya yang kaya dan memiliki kekuatan ekonomi mendapatkan vaksin premium yang memiliki efikasi lebih besar daripada yang gratis," tuturnya. 

Ia berharap agar pemerintah bersedia meninjau ulang pemberian vaksin mandiri. Bila ingin menggandeng perusahaan swasta, maka Irma mengusulkan agar mereka dilibatkan dalam proses distribusi vaksin COVID-19 saja.

Sementara, menurut epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Pandu Riono, ragu vaksin mandiri diberikan oleh perusahaan swasta secara cuma-cuma kepada para pegawai atau buruhnya. 

"Konsep bahwa perusahaan akan memberikan vaksin itu gratis ke karyawan tak mengubah pemahaman bahwa vaksin akan diperjualbelikan. Perusahaan kan nantinya akan memotong biaya pembelian vaksin itu dari gaji karyawan. Mereka tentu tidak akan sadar," ungkap Pandu ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada 1 Februari 2021 lalu. 

Bagi dia, vaksinasi mandiri tetap merupakan salah satu bentuk perampasan hak rakyat.