12 Pahlawan Nasional yang Juga Berkecimpung di Dunia Politik

Dilansir dari situs ikpni.or.id, pada 1925, Sukarno mendirikan dan menjadi ketua ASC di Bandung. ASC merupakan perhimpunan pelajar atau mahasiswa yang berjiwa nasionalis.

Pada 1927, Sukarno mendirikan organisasi Perserikatan Nasional Indonesia, dan Mei 1928 namanya diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).

Lalu, pada 29 Desember 1929, bersama Gatot Mangkupradja, Maksun, dan Supriadinata, Sukarno ditangkap Belanda karena dicurigai melakukan kegiatan menentang pemerintah Hindia Belanda, dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara di Bandung, hingga PNI kemudian membubarkan diri.

Sukarno pernah juga menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo). Pada awal masa pendudukan Jepang, Sukarno bersama dengan Mohammat Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansur mendirikan pimpinan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).

Pada September 1943, Sukarno diangkat menjadi Ketua Tan Sangi In (Dewan Penasehat Pusat) dan menjadi pimpinan “Djawa Hookookai” (Pengganti Putera). Pada Agustus 1945, Sukarno terpilih sebagai ketua PPKI.

Pada 17 Agustus 1950, Sukarno dilantik menjadi Presiden pertama RI hingga 1966. Dia memiliki gelar doktor honoris causa dalam berbagai ilmu pengetahuan dari lebih 25 universitas di dalam dan luar negeri. Sukarno wafat pada 21 Juni 1970.

Saat kuliah di Handels Hooge School di Rotterdam, Belanda, Mohammad Hatta menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia (1926-1930), dan mengisinya dengan aktivitas politik dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Akibat aktivitas politiknya, Hatta dipenjara di Den Haag, Belanda pada November 1927, namun dibebaskan pada Maret 1928. 

Ia juga mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Hatta juga pernah menjadi salah satu pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Pada 1945, ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
 
Pada 17 Agustus 1945, bersama Sukarno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Wakil Presiden RI.

Pada 1948-1949, Mohammad Hatta juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan RI. Agustus hingga November 1949, Bung Hatta memimpin Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dan menerima pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana pada 27 Desember 1949.

Pria kelahiran Suliki, Sumatra Barat 2 Juni 1987 ini memiliki nama asli Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Tan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Belanda dan menjadi salah satu penentang kolonialisme Belanda. Dia adalah tokoh Partai Komunis Indonesia dan juga pendiri Partai Murba.

Beberapa perlawanan dilakukan melalui pamflet, tulisan-tulisan di Sumatra Pos, bahkan ia pernah menjadi anggota Volkstraad namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri. Ia pernah diasingkan ke Belanda pada 1922 dengan tuduhan terlibat dalam berbagai aksi buruh. 

Setelah 20 tahun diasingkan di Belanda, ia kembali ke Indonesia, tepatnya pada 1942, bersamaan dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Ia pun tetap melawan Jepang karena penindasan yang terjadi.
 
Tan Malaka pernah menentang Komunis Internasional (Komintern) untuk wilayah Asia Timur, karena tidak setuju dengan pendapat Komintern yang mengesampingkan peran Pan-Islamisme. 

Ernest Douwes Dekker terlahir sebagai keturunan campuran Indonesia dan Eropa atau Indo, putra kedua dari pasangan Auguste Henri Edouard Dowes Dekker dan Louisa Margaretha Neuman lahir di Pasuruan 8 Oktober 1979.

Dowes Dekker adalah sosok pejuang yang kritis terhadap kolonialisme. Bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat dikenal sebagai Tiga Serangkai, sebagai tokoh pergerakan nasional.

Bahkan, kalangan konservatif Pro-Koloniali Hindia Belanda sempat mengenalnya sebagai 'Pembawa Keonaran' dan 'Penjahat Internasional', karena mengkritisi agresi bangsa Eropa ke Asia dan Eropa.

Perang Boer di Afrika Selatan pada 1900-1902 menyadarkan dia bahwa diskriminasi rasial akan selalu dilakukan pemerintah kolonial di mana pun mereka menjajah. Sebagai contoh di tanah air, di mana teratas adalah Eropa, diikuti di bawahnya Indo, Asia Timur, priyayi dan paling bawah kaum bumi putera atau pribumi.

Melalui harian De Expres milik Indische Partij, Dowes Dekker mengajak kaum Indo-Eropa tidak menyebut dirinya orang Eropa, karena perlakuan yang diterima tidak sama dengan yang diterima Eropa.

Menurut dia, Indo adalah orang Indonesia bukan Eropa, karena tanah kelahirannya yang menentukan. "Ik ben Indisch, Ik ben Indonesier” (Aku seorang Indo, aku Bangsa Indonesia). Pandangannya memikat kaum Indo dan Bumi putra, sehingga pengikut atau simpatisan Indishe Partij bertambah.

Keturunan Belanda yang akhirnya dikenal dengan Danurdirja Setiabudi itu wafat pada 28 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat, Bung Karno mengakui Dowes Dekker sebagai Bapak Nasional Indonesia.

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara) lahir di Pakualaman, 2 Mei 1889 atau dikenal juga Soewardi adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan nasional, kolumnis, politisi, dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda.

Ki Hadjar adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Karena itu, tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Akibat tulisan berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", Ki Hadjar ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka, atas permintaan sendiri. Namun, kedua rekannya, Dowes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes hingga akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai "Tiga Serangkai".

Semboyan Ki Hadjar, Tut Wuri Handayani, kini juga menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak hanya itu, namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia KRI Ki Hajar Dewantara dan wajahnya diabadikan di uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998.

Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Sukarno, pada 28 November 1959, melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959.

Dalam kabinet pertama RI, Ki Hadjar diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hadjar wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959 pada usai 67 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.

Dr Tjipto Mangoenkoesoemo merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan nasional. Bersama dua rekannya, Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai "Tiga Serangkai", yang banyak mengkritisi pemerintahan Hindia Belanda.

Ia juga tokoh Indische Partij, organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk pribumi, bukan kolonial Belanda. Pada 1913, ia bersama kedua rekannya diasingkan ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan kembali ke tanah air pada 1917.

Tjipto dikenal sangat dekat dengan rakyat, terutama di kalangan kelas menengah bawah. Sebab, ia selalu bersedia menolong rakyat kecil, dengan pengobatan cuma-cuma.

Pada 3 dan 4 Oktober 1908, organisasi pergerakan Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama. Tjipto mengusulkan agar Budi Utomo dijadikan organisasi politik yang bergerak secara demokratis dan jangan berhubungan dengan pemerintah. Karena ada perbedaan pendapat dengan Dr Radjiman, Tjipto tidak aktif lagi di Budi Utomo.

Pada 1912, Tjipto memperoleh bintang Ridder order van Oranye Nassau. Namun, tak beberapa lama, Solo terserang wabah penyakit pes. Tjipto pun menawarkan diri untuk memberantasnya, tetapi ditolak pemerintah Hindia Belanda dan ia memutuskan mengembalikan tanda jasa yang sudah diterimanya. 

Kemudian, bersama Douwes Dekker dan Soewardi Soerdjaningrat mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912, menuntut kemerdekaan Indonesia. Karena dianggap radikal, pada Maret 1913 Indische Partij dilarang pemerintah. Bersama Douwes Dekker dan Suwardi Soerdjaningrat, Tjipto protes pada Belanda yang akan merayakan satu abad kemerdekaanya. Ketiganya pun diasingkan ke Belanda.

Berbeda dengan kedua rekannya yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Tjipto tetap berjalan di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad (DPR). Karena sikap radikalnya, ia kembali diasingkan Belanda ke Banda pada 1927. Ia wafat pada 1943 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa.

Samanhudi namanya cepat dikenal karena sebagai pedagang batik yang bermodal besar dan berbakat ini pandai menjalin hubungan dengan pedagang dari berbagai negara seperti Tiongkok dan Arab. 

Samanhudi dan kawan-kawannya lalu mendirikan perkumpulan Mardi Budi dengan memelihara akhlak untuk maksud persaudaraan dan tolong-menolong.

Pada 1911, Mardi Budi berganti nama menjadi Serikat Dagang Islam atau SDI. Berdasarkan saran Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam atau SI, sehingga anggotanya tak berbatas pada para pedagang saja.

Dari organisasi yang semula hanya berkecimpung permasalahan ekonomi dan sosial, menjadi ke arah politik dan agama, untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu.

Natsir memulai pendidikannya pada 1916 di sekolah kelas 2 (sekolah dasar berbahasa Melayu) di Maninjau, tetapi hanya beberapa bulan. Sesudah itu ia memasuki Holands Inlands School (HIS) Adabiah, sebuah HIS swasta di Padang.

Keinginannya memasuki HIS pemerintah tidak dapat dipenuhinya sebab ayahnya hanya pegawai rendah. Tetapi, ketika pemerintah membuka HIS di Solok, ia diterima sebagai siswa dan langsung duduk di kelas dua. 

Berawal dari kegiatan dalam JIB, Natsir kemudian diangkat sebagai ketua Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai Kepala Jawatan Pengajaran Kotapraja Bandung. Pada masa itu pula dia memegang jabatan sebagai Sekretaris Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), suatu federasi organisasi sosial dan politik umat Islam. 

Sayangnya, MIAI lalu dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sesudah Indonesia merdeka, Masyumi berubah menjadi partai politik. Natsir memimpin partai ini sebagai ketua umum sejak 1948 hingga 1959.

Karier politik Agus Salim dimulai sejak di organisasi Sarekat Islam. Agus Salim cepat dikenal karena wawasannya yang luas dalam berbagai hal. Pada 1919, ia mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang menuntut agar segera didirikan DPR yang sesungguhnya, dan ikut mengorganisir pemogokan buruh di Semarang, Surabaya dan Cirebon. 

Menjelang akhir masa penjajahan Jepang, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Agus Salim duduk dalam Panitia Sembilan dan menghasilkan Piagam Jakarta, juga duduk dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan sekaligus anggota penghalus bahasa bersama Profesor Soepomo dan Profesor Husein Djayaningrat. 

Karier politik Tjokroaminoto dimulai pada 1912, setelah dia berkenalan dengan Haji Samanhudi, pendiri dan pemimpin Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI). Pada 1913, SI mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda supaya diakui sebagai badan hukum untuk seluruh Indonesia, namun ditolak. 

Untuk kepentingan SI, Tjokroaminoto mendirikan NV Setia yang menerbitkan Harian Urusan Hindia yang langsung dipimpin sendiri. Tulisannya pun banyak mengecam pemerintah kolonial saat itu. Karena banyaknya kritikan kepada pemerintah Hindia Belanda, akhirnya pada 1923, harian ini dilarang terbit.

Pada Juni 1916, di Bandung diadakan Kongres Nasional pertama SI dan Tjokroaminoto berpidato. Lalu pada 1917, Tjokroaminoto dan Abdul Muis menjadi anggota Volksraad (DPR). Dalam Volksraad, Tjokroaminoto banyak mengeluarkan pendapat yang membela rakyat. 

Pada 1931, Teuku Muhammad Hasan berangkat ke Belanda untuk belajar walau pun tidak disetujui Pangrehpraja Belanda di Sigli untuk menuntut ilmu di bidang hukum. Pada Agustus 1945, ia diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) perwakilan dari Sumatra. Ia ikut membahas UUD 1945 beserta pasal-pasal serta ikut memilih presiden dan wakil presiden pertama.

Lalu, Muhammad Hasan diangkat sebagai wakil pemimpin Besar Bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatra, kemudian menjadi Gubernur Sumatra pada 1945. Dari Desember 1948 sampai Maret 1949, Muhammad Hasan menjabat sebagai Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan merangkap sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pada 1950-1957, dia menjabat sebagai anggota DPRD di Jakarta, Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan, Ketua Panitia Penasehat tentang Pelaksanaan Ordonasi Statistik dan Gubernur Departemen Kementerian Dalam Negeri.

Rasuna Said pernah ke Sumatra Barat memimpin Laskar Rakyat Bagian Putri dan bersama tokoh lainnya membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat, dengan tujuan untuk memantapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam pembentukan Dewan Perwakilan Sumatra, jasanya cukup besar. Pada sidang pleno 4-6 Januari 1947 menjadi salah seorang dari 15 anggota yang mewakili Sumatra untuk duduk dalam KNI Pusat (KNIP).

Pada 1947, ia mengikuti sidang KNIP di Malang yang menetapkan Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, dalam Front Pertahanan Nasional (FPN) sebagai anggota pengurus seksi wanita, kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat, dan pada 16 Agustus 1950 ditunjuk menjadi anggota Dewan Nasional dan setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, ditunjuk sebagai anggota DPA.