Jakarta, IDN Times - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dengan nama UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.
Jauh sebelum adanya UU TPKS, aturan terkait kekerasan seksual sudah ada namun terbilang terbatas.
Berikut adalah sejumlah peraturan mengenai kekerasan seksual sebelum adanya UU TPKS, yang dirangkum oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam “Booklet Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021”.
KUHP masih mengatur bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual secara terbatas. Contohnya definisi tindak pidana perkosaan yang belum diatur terkait kekerasan gender berbasis online, juga belum diatur bentuk-bentuk lainnya seperti pemaksaan perkawinan hingga pemaksaan kontrasepsi.
“Pengaturan seperti ini kerap menjustifikasi kehidupan seksual yang dianggap “sesuai” dengan pendapat masyarakat pada umumnya, misalnya istri tidak boleh menolak suami dalam hal berhubungan seksual sehingga dalam KUHP pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape tidak ada pengaturannya,” tulis IJRS dalam bukletnya dikutip Rabu (1/6/2022).
Bukan hanya itu, KUHP juga tidak mengatur soal gender neutral yang mana pemerkosaan juga bisa terjadi pada laki-laki.
Dalam bukletnya, IJRS mengungkapkan jika KUHAP masih sangat berorientasi pada jaminan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana.
Kendati demikian, fokus KUHAP yang sangat berat pada tersangka dan terdakwa menimbulkan minimnya hak-hak maupun akomodasi kebutuhan dari saksi atau korban.
Kemudian ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya. Undang-Undang ini mengatur tindak pidana bernuansa kekerasan seksual pada anak secara komprehensif, serta memperkenalkan konsep restitusi.
Selain itu ada juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga, yang mengatur kekerasan seksual di lingkup rumah tangga serta memperkenalkan konsep perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT.
Ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup pengaturan eksploitasi seksual dengan tujuan komersil, serta ada aturan soal restitusi korban perdagangan orang.
Kemudian, Undang-Undang UU Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, membuat ketentuan umum dan dianggap rinci untuk perlindungan saksi dan korban.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dianggap bisa berpotensi menjerat korban kekerasan berbasis gender siber (KGBS), yang jadi objek atau model konten intim.
Sementara, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya dianggap tidak mendefinisikan unsur “kesusilaan” dan juga tak direvisi lewat UU ITE 2019, sehingga rentan jerat korban KGBS yang kontennya disebarkan tanpa persetujuan atau revenge porn.
Kemudian ada Undang-Undang N0. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dirasa masih kesampingkan interseksionalitas perkara kekerasan seksual berbasis ras dan etnis.