Dewan Guru Besar: Statuta Baru UI Cacat Formil, Jokowi Harus Batalkan!

Berikut daftar masalah yang ditemukan di dalam PP nomor 75 tahun 2021:

1. Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala dan Guru Besar
2. Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari "pejabat pada BUMN/BUMD" menjadi "direksi pada BUMN/BUMD"
3. Menghapus ketentuan bahwa pemilihan rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi menyerahkan sepenuhnya pada MWA
4. Menghapus kewajiban rektor untuk menyerahkan laporan kerja tahunan kepada SA dan DGB
5. Menghapus mandat bagi empat organ untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART)
6. Menghapus syarat non-anggota parpol untuk menjadi anggota MWA
7. Menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan pada rektor tentang Rencana Program Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Akademik
8. Mengurangi kewajiban bagi UI untuk mengalokasikan dana pada mahasiswa tidak mampu, kecuali yang memiliki prestasi akademik tinggi

Menurut Tuti, isi PP nomor 75 tahun 2021 yang telah diundangkan 2 Juli 2021 lalu tidak sesuai naskah yang telah disusun bersama-sama. "Kami gak tahu siapa yang menyepakati itu (naskah yang diteken oleh presiden)," katanya.

Tuti tak menampik sudah ada desakan dari dalam DGB UI agar diajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung. Tetapi, belum diputuskan secara kolegial ke arah sana. 

"Kami itu kan Dewan Guru Besar, kami yang menjaga nilai-nilai di UI. Jadi, kami menggunakan pendekatan yang elegan. Kami minta ke pemerintah ada semacam executive review, mudah-mudahan presiden mau menarik (PP nomor 75 tahun 2021) dan membatalkan. Kita kembali ke statuta lama PP nomor 68 tahun 2013," kata Tuti. 

Dengan demikian tidak ada kekosongan hukum. Ia mengaku sudah mengontak pihak Istana terkait dengan desakan agar PP tersebut dicabut. 

"Responsnya (dari pihak Istana) akan dibereskan dengan pihak Kemendikbud," tutur dia menirukan pernyataan pejabat di Istana. 

Desakan serupa juga datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Mereka turut meminta Presiden Jokowi agar segera mencabut PP Nomor 75 Tahun 2021, yang mengatur mengenai statuta UI. Dalam statuta versi revisi itu tidak ada lagi larangan bagi rektor untuk rangkap jabatan di perusahaan milik negara, swasta atau BUMD.

"Karena kalau PP itu gak dicabut maka rektor bisa kembali merangkap jabatan di tempat lain," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matriaji ketika dihubungi  DN Times melalui telepon pada 22 Juli 2021 lalu. 

Menurut Ubaid, bila aturan tersebut tidak dicabut maka bisa saja yang dilakukan Rektor UI Ari Kuncoro sekedar pencitraan. "Ia memang mundur, lalu akan menjabat lagi sebagai komisaris di tempat lain ketika isunya tak lagi jadi sorotan," kata dia. 

Ia menilai dengan adanya revisi dalam statuta UI, maka Ari memiliki hak untuk melakukan rangkap jabatan. Sebab, dasar hukumnya membolehkan. 

"Kalau kemarin kan publik meradang (Ari rangkap jabatan jadi komisaris) karena menurut ketentuan di statuta tidak boleh. Sekarang kan tidak ada yang melarang dia untuk rangkap jabatan wong statutanya membolehkan, presiden juga membolehkan," ujarnya. 

Ia juga khawatir bila statuta UI direvisi dan membolehkan rangkap jabatan maka bisa ditiru kampus lainnya.