Dewan Juri Bung Hatta Award Kecewa Tahu Nurdin Abdullah Terjaring KPK

27 Feb 2021, 09:17 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Salah satu anggota dewan juri Bung Hatta Award 2017, Zainal Arifin Mochtar mengaku sangat kecewa ketika mengetahui Nurdin Abdullah yang sempat menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award empat tahun lalu justru terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, pria yang merupakan pegiat antikorupsi itu menaruh harapan sangat besar Nurdin bisa menjadi tokoh bagi kepala daerah lainnya.

"Ya, saya kecewa banget (tahu dia ditangkap KPK). Kami kan memberi penghargaan dalam artian menghargai plus berharap dia menjadi contoh. Itu konteks BHACA," ujar Zainal ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Sabtu (27/2/2021).

Semula, kata Zainal, penghargaan Bung Hatta Award hanya diberikan kepada aktivis-aktivis antikorupsi. Oleh sebab itu di awal-awal pemberian penghargaan terdiri dari M.Busyro Muqoddas hingga Saldi Isra.

Namun, muncul perdebatan di antara para juri mengenai relevansi penghargaan itu diberikan kepada para aktivisi antikorupsi. Sebab, publik justru sudah tahu mereka aktif mengampanyekan agar tidak korupsi. "Gema yang didapat tidak terlalu banyak (bila hanya diberikan kepada mereka)," tutur dia lagi.

Maka, Bung Hatta Award kemudian diusulkan juga diberikan kepada para kepala daerah agar bisa dijadikan contoh bagi kepala daerah lainnya. Lalu, apakah penghargaan Bung Hatta Award yang sudah sempat diterima Nurdin pada 2017 akan dicabut?

1. Bung Hatta Award yang diterima oleh Nurdin Abdullah akan dicabut

Default Image IDN

Zainal menyebut bila nantinya Nurdin terbukti dinyatakan menjadi tersangka, maka Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) akan mencabut penghargaan yang pernah diberikan pada 2017 lalu. "BHACA akan ketemu (untuk membicarakan hal tersebut). Sebab, ketika dia (Nurdin) menerima penghargaan itu, dia juga sudah meneken dokumen pakta bila ia terbukti melakukan korupsi, maka penghargaannya akan ditarik," tutur pria yang juga menjadi pengajar di Universitas Gadjah Mada itu.

Pada 2017 lalu, Nurdin menerima penghargaan itu bersama Heru Pambudi yang ketika itu menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

2. BHACA sudah memberlakukan seleksi ketat untuk penerima penghargaan

Default Image IDN

Menurut Zainal, semua calon penerima BHACA sudah melalui proses seleksi yang ketat. Selain berdasarkan data di atas kertas, mereka juga sudah melakukan penelusuran rekam jejak.

"Ke depan, kami akan lebih selektif dalam memberikan penghargaan BHACA ini. Selain angka-angka di atas, kami juga sudah riset ke daerahnya. BHACA kan sampai menurunkan tim riset," ujarnya.

BHACA kata Zainal juga menerima masukan masyarakat soal calon-calon yang akan diberi penghargaan. Itu sebabnya dari puluhan calon banyak yang kemudian akhirnya gugur. Pada 2017, selain Zainal ada pula Endy M. Bayuni, Bivitri Susanti, Betti Alisjahbana dan Paulus Agung Pambudhi sebagai anggota dewan juri.

3. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK

Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah disebut tertangkap KPK pada Jumat, 26 Februari 2021 tengah malam.

"Betul, Jumat 26 Februari 2021 tengah malam KPK melakukan giat tangkap tangan pelaku korupsi di wilayah Sulawesi Selatan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (27/2/2021) pagi.

Ali masih belum memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut, sebab KPK saat ini masih melakukan penyelidikan.

"Nanti pada saatnya kami kpk pasti menyampaikan kepada publik," ujarnya.