Dewan Pers: RUU KUHP Membelenggu Kebebasan Pers

Menurut dia, ada banyak pasal yang kontroversial yang menyangkut pers dalam RKUHP. Salah satunya terkait penghinaan presiden, sementara terminologi penghinaan tidak jelas karena bisa ditafsirkan secara sembarang.

"Menghina itu seperti apa sih? Kalau namanya pejabat publik, tidak perlu sekelas presiden, Anda dikritik ya itu risikonya, kecuali masuk ke ranah pribadi," ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Slamet Pribadi menilai, presiden harus dilindungi harkat dan martabatnya sehingga diperlukan pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap presiden.

Dia menilai, harus dibedakan antara mengkritik dan menghina presiden, sehingga ketika mengkritik presiden tidak perlu dipidana.

"Harus ada perlindungan ketika sudah menyerang pribadi Presiden. Jangan sampai presiden jatuh martabatnya karena dihina," ucap dia.

Dia mengatakan, siapa pun boleh mengkritik, mengajukan usulan dan marah pada kebijakan presiden, namun tidak boleh menghina presiden.

Di lokasi yang sama, pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan, tidak ada upaya membungkam demokrasi. Selain itu, pewarta media juga tidak perlu khawatir dipidana akibat mengkritik pemerintah.

Suparji berdalih hal itu sudah ditegaskan di dalam Pasal 218 ayat (2) di mana disebutkan, ketentuan pidana ini tidak berlaku apabila untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Pidana ini juga bersifat aduan, seperti tertuang pada Pasal 220 ayat (1). Kemudian di ayat (2) nya disebutkan bahwa aduan harus dilakukan langsung secara tertulis oleh presiden maupun wakil presiden.

“Di sisi mana kalau media menuangkan berita bisa dipidanakan? Jelas di situ untuk kepentingan umum dan pembelaan diri bukan termasuk harkat dan martabat,” kata Suparji.

Atas dasar itu, Suparji menilai pembahasan RUU KUHP tidak perlu ditunda. Namun, dia sepakat apabila pembahasan dilanjutkan, sambil mengakomodasi pendapat pihak-pihak lain.

“Pertama penundaan sudah berkali-kali dilakukan. Dan dalam rangka apa penundaan, jika masing-masing pihak memaksakan diri tidak akan selesai,” tandasnya.