Dewas Putuskan Jaksa KPK Terbukti Selingkung, Kejagung Siap Periksa

06 Apr 2022, 21:07 WIB

Ilustrasi Kejagung (istimewa)

Jakarta, IDN Times - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan dua jaksa penuntut umum KPK terbukti berselingkuh. Dewas juga sudah memberikan sanksi langsung kepada dua jaksa KPK itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Semdana, keputusan merespons hal tersebut. Dia mengatakan, seluruh jaksa yang diperbantukan di instansi tertentu, pengawasannya diberikan penuh kepada lembaga tersebut.

"Jaksa atau pegawai Kejaksaan RI yang dikaryakan/ditugaskan di berbagai instansi pemerintah dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), adalah menjadi tanggung jawab pembinaan dan pengawasan pada lembaga tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jaksa," ujar Ketut dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).

1. Bila ada jaksa yang terbukti bersalah, Kejagung akan melakukan pemeriksaan kembali

Pintu gerbang gedung utama Kejagung (Google Street View)

Ketut mengatakan, apabila jaksa yang bersalah itu dikembalikan ke Kejagung, maka akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lagi kasusnya. Menurutnya, hal itu sudah ada ketentuannya.

"Bila Putusan Dewan Pengawas/Inspektorat hanya mengembalikan yang bersangkutan, maka Kejaksaan wajib melakukan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan," ucapnya.

2. Dewas jatuhkan sanksi pada dua pegawai KPK yang terbukti selingkuh

Ilustrasi aksi protes terhadap KPK (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjatuhkan sanksi terhadap dua pegawai KPK karena terbukti berselingkuh. Sanksi ini dijatuhkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muda berusia 37 tahun, dengan seorang Staf Informasi dan Data 1 berusia 39 tahun.

Putusan perkara itu diketok pada 7 Maret 2022. Majelis etik yang diketuai Tumpak H Panggabean dibantu Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris, kemudian membacakan putusan pada Kamis, 10 Maret 2022.

“Majelis pada Dewan Pengawas KPK yang mengadili pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” tulis Petikan Putusan Dewas, Selasa, 5 April 2022.

Dalam petikan tersebut, disebutkan perselingkuhan tersebut terungkap berdasarkan pengakuan saksi, yang merupakan suami sah wanita berusia 39 tahun tersebut.

3. Dianggap melanggar kewajiban nilai dasar integritas

ilustrasi selingkuh (IDN Times/Mardya Shakti)

Keduanya terbukti melakukan pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan. Tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas.

“(Keduanya) tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas, yaitu tidak menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi,” tulis petikan putusan tersebut.

Total ada delapan orang yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan etik tersebut, dan tiga orang di antaranya saksi meringankan.

Atas perbuatan keduanya, KPK menghukum terperiksa masing-masing dengan sanksi sedang, berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.

Perbuatan mereka dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.