Langgar Rekomendasi DPR, Dewas Tetap Berhentikan 3 Direktur TVRI

Selain tetap ngotot memberhentikan tiga orang direksi, dewas pengawas juga tetap melanjutkan proses seleksi mencari tiga orang direktur dan satu direktur utama. Dalam surat berisi nama delapan calon direksi, terdapat nama presenter Charles Bonar Sirait dan produser film Iman Brotoseno. Delapan orang itu dinyatakan oleh tim panel lolos seleksi pendalaman makalah. 

"Padahal, Komisi I sudah meminta agar proses seleksi direksi dan direktur utama ditunda dulu sementara waktu. Proses seleksi ini juga cacat hukum, karena harus ada rekomendasi dari perwakilan Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara)," tutur Agil. 

Berikut adalah delapan nama yang selanjutnya maju ke tahap assessment test yang dilakukan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia: 

a. Charles Bonar Sirait

b. Daniel Alexander Wellim Pattipawae

c. Farid Subkhan

d. Hendra Budi Rachman

e. Iman Brotoseno

f. Slamet Suparmaji

g. Sukirman 

h. Wisnugroho

Agil menilai proses seleksi direksi ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Sebab, Helmy Yahya tengah mengajukan gugatan soal pemecatan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Bisa dibayangkan bila dewas sudah memilih direksi, lalu Pak Helmy menang di PTUN. Itu kan jadi masalah baru," ujarnya. 

Agar manajemen TVRI tetap berjalan, dewas kemudian menunjuk tiga orang untuk dijadikan pelaksana tugas direksi. Dua plt merupakan direktur di bidang lainnya. Sedangkan, satu plt diisi oleh seorang kepala stasiun berita. 

"Padahal, itu kan statusnya sama seperti pejabat eselon I," kata Agil. 

Namun, uniknya kendati sudah ditunjuk plt direksi, mereka tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis, seperti menandatangani surat yang sifatnya strategis, pembayaran dari TVRI ke pihak ketiga, hingga urusan administrasi keuangan. Sebab, ketika dewas memberhentikan direktur keuangan, maka TVRI sudah kehilangan pula kuasa pengguna anggaran. 

Kemungkinan besar, Agil menjelaskan, tiga direktur yang ikut dipecat oleh dewas turut mengajukan gugatan ke PTUN. 

Sementara, ketika diminta tanggapannya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengatakan komisinya telah mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan Ketua Dewas TVRI. Kemudian, anggota komisi I tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota dewas lainnya. 

"Dengan diterbitkannya pemecatan definitif terhadap tiga direksi TVRI non-aktif maka dewas melanggar kesimpulan rapat dengan Komisi I DPR yang meminta agar dewas mencabut surat pemberhentian terhadap 3 direksi non-aktif," kata Charles melalui keterangan tertulis pada hari ini. 

Dewas TVRI, Charles melanjutkan, telah melanggar aturan di UU MD3 dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Keputusan dewas TVRI yang tetap ngotot memberhentikan tiga direksi akan menjadi pertimbangan untuk segera melanjutkan evaluasi terhadap lembaga itu. 

Sementara, ketika dikonfirmasi ke Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait kisruh di TVRI. Menteri dari Partai NasDem itu mengatakan kewenangan Kominfo tidak ada yang menyentuh Dewas dan Direksi LPP TVRI. 

"Jadi, kami hanya bisa melakukan mediasi atas sengketa yang terjadi," kata Johnny kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.