Ilustrasi masyarakat di Indonesia. IDN Times/ Aji
Tito juga menyinggung besarnya anggaran Kemendes PDTT pada 2022 senilai Rp68 triliun. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa.
“Diharapkan langkah tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota dengan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan, tapi desa,” ujar Tito.
Menurut data Kemendagri, pemanfaat dana desa sejak 2015 itu telah terlihat mulai dari terbangunnya jalan desa sepanjang 308.490 km, jembatan sepanjang 1.583.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 42.317 unit, serta tambatan perahu sebanyak 7.384 unit.
Di samping itu, dana desa juga telah dimanfaatkan untuk membangun embung 5.371 unit, irigasi 80.120 unit, serta penahan tanah sebesar 247.686 unit.
Tito juga menyinggung aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dari alokasi dana desa. Alokasi itu dinilai telah berhasil membangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, mandi cuci kakus (MCK) sebanyak 443.884 unit, membangun Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebanyak 14.401 unit, drainase sepanjang 45.517.578 meter, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 66.430 kegiatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 42.007 unit, dan sumur sebanyak 74.289 unit.
“Di samping itu, sejak tahun 2014, tingkat kemiskinan di desa juga terus mengalami penurunan sebesar 1,23 persen. Hal ini didasarkan pada data BPS tahun 2022, yang mana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di desa sebanyak 17,37 juta orang (13,76 persen), sedangkan di akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 14,64 juta orang (12,53 persen),” tutur Tito.