Di Depan Warga Dumai, Anies Janji Bakal Selesaikan Tanah Konsesi

28 Jan 2024, 07:18 WIB

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan ketika berkampanye di Dumai, Riau pada 27 Januari 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Pekanbaru, IDN Times - Saat berkampanye di Dumai, Riau pada Sabtu malam (27/1/2024), capres nomor urut satu, Anies Baswedan, ikut mendengarkan tiga tuntutan Wali Kota Dumai, Paisal. Salah satunya, ia meminta agar Anies bisa menuntaskan masalah lahan konsesi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Paisal berharap, seandainya Anies dan Muhaimin menang Pemilu 2024, maka ia ingin ada kejelasan terkait tanah konsesi di Dumai.

"Sebab, tanah tersebut sudah dihuni oleh banyak warga," ujar Paisal di depan Anies di Taman Bukit Gelanggang, Dumai.

Ia menambahkan, ada kepala keluarga mencapai sekitar 1.568 yang bermukim di kawasan konsesi eks PT Chevron dan konsesi milik PT Pertamina. Lalu, ada pula 1.609 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Teluk Binjai, 21 KK di Kelurahan Tanjung Palas serta 1.163 KK yang bermukim di Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Bintan.

Tuntutan lain yang disampaikan oleh Paisal yakni bagi hasil sawit CPO dan pemekaran Riau pesisir. Anies pun mengakui persoalan terkait agraria jamak terjadi di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Dumai.

"Bagaimana tanah rakyat, tanah kita sendiri tetapi status hukumnya tidak tuntas sehingga mereka tidak mendapatkan kepastian. Nah, kami akan melakukan perubahan di berbagai kebijakan. Prinsipnya berkeadilan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

1. Anies janji bakal segera tuntaskan isu agraria seandainya terpilih jadi presiden

Anies Baswedan (IDN Times/Muhammad Iqbal)

Lebih lanjut, Anies mengatakan, seandainya ia terpilih menjadi presiden maka ia akan bergerak cepat untuk menuntaskan masalah agraria. Ia mengaku ketika menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta juga menghadapi isu agraria.

"Jadi, tanah yang sudah digunakan oleh rakyat selama berpuluh-puluh tahun tetapi statusnya milik BUMN. Ini yang akan diselesaikan. Kita bergerak cepat supaya kalau ada urusan, dasar problem-nya tidak tertunda-tunda untuk dituntaskan. Karena bila tidak ada keputusan maka semua akan bergerak. InsyaAllah, itu menjadi agenda utama kami," kata Anies.

2. Anies berjanji untuk membangun negara hukum bukan negeri penguasa

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan saat berkampannye di Bogor. (IDN Times/Santi Dewi)

Poin lain yang kerap ia sampaikan di setiap acara terbuka yakni keinginannya untuk bisa membuat perubahan, dengan mengembalikan Indonesia menjadi negeri hukum bukan negeri kekuasaan.

"Negeri kekuasaan artinya hukum ditekak-tekuk dan diubah oleh penguasa. Kalau negara hukum, penguasa diatur oleh hukum. Agar penguasa dikendalikan oleh hukum, maka korupsi harus diperangi hingga tuntas," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, kata Anies, perubahan itu tidak bisa terjadi bila dikerjakan seorang diri. Sehingga, ia butuh dukungan dari semua masyarakat di Riau.

"Oleh sebab itu, yang berkumpul di tempat ini, rekaman yang bapak-ibu pegang adalah bukti. Kirimkan ini kepada saudara, teman-teman, tetangga hingga semua jejaring media sosial. Kirimkan pesan bahwa kita berjuang untuk Indonesia adil dan makmur," tutur dia lagi.

3. Anies klaim ribuan massa yang memadati area di Dumai bukan karena dibayar

Respons Anies Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye politik. Anies mengaku mendengar bahwa presiden masih bersikap netral. (dok. Timnas AMIN)

Sementara, massa yang memadati Taman Bukit Gelanggang mengaku sudah menantikan Anies sejak pukul 13.00 WIB. Maka tak heran saat Anies tiba di lokasi, massa langsung menyemut mendekati mobil mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam orasinya yang hampir berlangsung selama 30 menit, Anies mengklaim ribuan massa yang hadir di Taman Bukit Gelanggang bukan karena mendapat bayaran. Mereka datang secara sukarela karena sepakat ingin membuat perubahan.

"Yang berkumpul di sini bukan karena orang-orang bayaran. Tapi, karena keyakinan bahwa lewat perjuangan rakyat kebanyakan akan terjadi lah kemakmuran dan keadilan," kata Anies.

Di sisi lain, tim kampanye daerah (TKD) Anies-Muhaimin menargetkan bisa meraup 70 persen suara untuk paslon nomor urut satu di Pemilu 14 Februari mendatang.