Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pesantren memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Di tengah pandemik COVID-19, pesantren harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Wapres menuturkan, Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menyatakan bahwa pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat meresmikan program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas untuk memperingati Hari Santri Nasional secara daring.
Turut memberikan sambutan dalam acara itu di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Gubernur Bank Indonesia Pery Warjoyo, dan Menteri Agama Fachrul Razi.
“Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitarnya,” kata Ma’ruf, Kamis (22/10/2020).
Ma’ruf menjelaskan, saat ini sudah ada 28.194 pesantren dengan 18 juta santri yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dan umumnya berada di pedesaan.
Program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas diharapkan dapat mendorong kebangkitan UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Diantaranya melalui pengembangan lembaga keuangan syariah pesantren, pengembangan kewirausahaan santri (santripreneur), serta pengembangan sektor riil dan industri halal.
"Pengembangan keuangan syariah di pesantren dilakukan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang keduanya berbadan hukum koperasi. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM melakukan revitalisasi pembiayaan dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung pembiayaan koperasi termasuk koperasi syariah (BMT) di pesantren,” ujarnya.
Mantan Rais Aam NU itu menuturkan, BMT sudah berkembang di masyarakat sejak beberapa tahun lalu dan telah menjadi ujung tombak inklusivitas layanan keuangan syariah di masyarakat pada tingkat akar rumput.
Penguatan santripreneur juga dilakukan Pemerintah dengan membekali santri keterampilan vokasi dan kewirausahaan. Dengan begitu, diharapkan selain menguasai ilmu agama, santri juga menguasai kewirausahaan yang berguna untuk menggerakan ekonomi kerakyatan.
"Pesantren juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan. Dalam hal ini KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) bersama dengan Bank Indonesia mendukung program ketahanan pangan berbasis pesantren, seperti Urban Farming Pesantren, Green Waqf, dan lain-lain,” tuturnya.
Wapres menjelaskan, Urban Farming Pesantren adalah program serupa khusus untuk pesantren yang berada di perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Sedangkan Green Waqf merupakan program wakaf produktif di sektor pertanian dan perikanan yang hasilnya dimanfaatkan oleh pesantren dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (maukuf alaih).
Kedua program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan pesantren dan masyarakat sekitar.
“Pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi berbagai inisiasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah berbasis pesantren dan komunitas. Ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” kata Wapres.