Diakui Bukan Program TNI, Penelitian Vaksin Nusantara Tetap di RSPAD

19 Apr 2021, 13:33 WIB

Mabes TNI. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad mengaku Vaksin Nusantara bukanlah program TNI. Kendati, mereka tetap mendukung pengembangan vaksin ini dan memberikan fasilitas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sebagai bentuk kerja sama.

Padahal, uji klinis Vaksin Nusantara ini belum mendapatkan restu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, BPOM menilai uji klinis vaksin tersebut belum mengikuti prosedur.

"Penggunaan fasilitas kesehatan, dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," kata Riad dalam keterangan pers seperti yang disiarkan di kanal YouTube Kompas TV, Senin (19/4/2021).

1. Uji klinis dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto agar bisa dikawal

RSPAD Gatot Soebroto (IDN Times/Lia Hutasoit)

Mengenai uji klinis yang dilakukan di RSPAD, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen Tugas Ratmono mengatakan, hal itu guna memberikan legal standing untuk proses penelitian. Sebab, di RSPAD sudah ada aturan di ruang lingkup nasional dan internasional.

"Harus ada suatu legal standing yang diperlukan, kerja sama diperlukan dan betul-betul ini harus dicermati dalam mengawal suatu penelitian-penelitian itu, sehingga di dalam suatu kaidah penelitian tentunya ini akan betul-betul sesuai dengan aturan berlaku," ucap dia.

2. TNI beri dukungan fasilitas penelitian di RSPAD Gatot Soebroto untuk Vaksin Nusantara

Jumpa pers dari Mabes TNI mengenai penelitian Vaksin Nusantara, Senin (19/4/2021). (IDN Times/Santi Dewi)

Meskipun pihak TNI tak mengakui Vaksin Nusantara sebagai programnya, namun Ria menyebut TNI akan memberikan dukungan pada pengembangan vaksin ini asalkan telah mendapatkan izin dari BPOM.

"Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," ucap Riad.

Lebih lanjut, Riad menerangkan, uji klinis Vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD merupakan bentuk kerja sama. Sehingga, akan diurus menggunakan mekanisme kerja sama.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," ucap Riad.

3. BPOM tidak izinkan uji klinis Vaksin Nusantara dilanjutkan

Kepala BPOM Penny K. Lukito [nomor dua dari kiri] (IDN Times/Helmi Shemi)

Pembuatan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terus menuai polemik, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan banyak kejanggalan pada uji klinis pertama vaksin tersebut.

Karena itu, Kepala BPOM Penny K Lukita memastikan tidak akan memberikan izin untuk melanjutkan uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara.

Penny menegaskan, semua pengujian vaksin, termasuk Vaksin Nusantara harus sesuai aturan yang berlaku, baik secara internasional maupun nasional. Untuk Vaksin Nusantara, pengujian prakiliniknya pun harus sesuai.

"Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subyek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di Kantor Bio Farma, Jumat, 16 April 2021.

Penny menjelaskan, praklinik dalam uji vaksin harus mengutamakan dari sisi keamanan. Kemudian dari skala laboratorium juga harus dipastikan vaksin diuji coba dengan baik.

"Ada koreksi dalam uji klinik, makanya ada praklinik. Kalau tidak diikuti prosesnya ini tidak akan mendapatkan vaksin yang bermutu dan berkualitas," ujar dia.

Menurut Penny, bila ingin pembuatan vaksin segera selesai tapi tidak menunjukkan sisi keamanan dalam uji coba, maka hal tersebut salah. Sebab, sebuah penelitian memang membutuhkan waktu lama dan berjenjang.