Jakarta, IDN Times - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran membuka ruang dialog langsung dengan para buruh di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Jumat (1/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dalam momentum Hari Buruh Internasional tersebut, dialog tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi ruang terbuka bagi pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah.
Agustiar menegaskan bahwa pendekatan dialog menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, persoalan buruh tidak bisa hanya dilihat dari laporan administratif, melainkan harus didengar langsung dari mereka yang merasakan kondisi di lapangan.
“Melalui dialog seperti ini, kita bisa mendengar langsung apa yang dirasakan para buruh. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah masih terbatasnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai sekitar 51 persen. Pemerintah menilai angka ini perlu ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.
“BPJS sudah 51 persen, ini menjadi perhatian kami bersama. Pengawasan dan perlindungan buruh bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi semua pihak harus terlibat,” kata Agustiar.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas, sehingga pengawasan ketenagakerjaan belum merata. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan koordinasi serta sistem pelaporan agar setiap persoalan buruh dapat ditangani lebih cepat.
Dalam dialog tersebut, Agustiar turut menekankan pentingnya perhatian terhadap pekerja informal, termasuk buruh musiman yang selama ini kerap berada di luar sistem perlindungan. Ia mengaku memahami kondisi tersebut karena pernah mengalaminya secara langsung.
“Pekerja musiman itu kami juga merasakan. Dulu kami juga serabutan, kadang jual kue, kadang buruh angkut,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengapresiasi keberadaan organisasi buruh yang dinilai menjadi wadah penting dalam menyampaikan aspirasi serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Dengan membuka ruang dialog yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi lahir dari kebutuhan nyata para pekerja.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Agustiar Sabran, buruh tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi mitra dalam membangun arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif.
"Peringatan Hari Buruh bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan juga menjadi momentum untuk menghargai para pekerja sebagai tulang punggung pembangunan daerah," ujar Gubernur.
Agustiar Sabran juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fasilitator dan pelindung bagi pekerja serta dunia usaha. (WEB)