Dianggap Melanggar Hukum, 58 WNI Jemaah Tablig di India Ditahan

18 Apr 2020, 12:26 WIB

Ilustrasi kriminal (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Selain terpapar COVID-19, ratusan WNI yang menjadi bagian dari rombongan jemaah tablig di India juga tersandung masalah hukum. Pemerintah India rupanya menyangkakan para jemaah tablig yang datang dari berbagai negara itu dengan beberapa pasal sekaligus.

Data dari Direktorat Perlindungan WNI per (18/4) menunjukkan ada empat Undang-Undang yang dilanggar oleh jemaah tablig asal Indonesia dan negara lain.

"Pertama, Indian Penal Code 1860 pasal 269-271yakni berisi tuduhan karena kelalaian yang menyebabkan penyebaran penyakit dan kelalaian mematuhi aturan karantina. Kedua, Epidemic Disease Act 1897 pasal 3 yaitu penalti karena tidak mematuhi aturan Epidemic Disease Act, ketiga, Foreigners Act 1946 pasal 14(b) yakni pelanggaran atas ketentuan visa yang diberikan kepada orang tersebut (turis visa), keempat Disaster Management Act 2005 Pasal 51 (b) yaitu menolak untuk mengikuti ketentuan dari Pemerintah India terkait penanganan bencana," papar Direktur PWNI, Judha Nugraha melalui pesan pendek kepada IDN Times pada hari ini.

Menurut Judha, hampir semua WNI jemaah tablig masuk ke India dan berdakwah menggunakan visa kunjungan wisata. Sementara, hal itu menyalahi ketentuan aturan imigrasi di India.

Ia juga menjelaskan masing-masing WNI jemaah tablig akbat menghadapi ancaman hukuman berbeda. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima Judha, jumlah WNI yang di tahap lapor ke pengadilan dan tak ditahan 136 orang.

"Sebanyak 58 WNI di antaranya sudah berstatus judicial custody atau ditahan," kata dia lagi.

Lalu, apa langkah dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan mereka perlindungan hukum?

1. KBRI di New Delhi sudah menyiapkan pengacara untuk memberikan pendampingan hukum

Warga mengantri mendapatkan makanan gratis yang disediakan pemerintah saat lockdown untuk memperlambat penyebaran virus corona di New Delhi, India, pada 14 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui

Menurut Judha, saat ini pihak KBRI di New Delhi sudah menyiapkan pengacara untuk memberikan pendampingan hukum. Bila merujuk ke aturan UU Penyakit Epidemik tahun 1897, apabila terbukti melanggar maka individu tersebut terancam hukuman bui dua tahun dan denda hingga 10 ribu Rupee atau sekitar Rp2 juta.

Ancaman hukuman itu bisa bertambah karena UU yang digunakan terhadap para jemaah tablig bukan hanya satu namun hingga empat.

"Mereka sudah diberikan pendampingan hukum dari pengacara kita di India," kata diplomat yang pernah bertugas di Jenewa dan Kuala Lumpur itu.

2. Pemerintah India mendakwa pemimpin jemaah tablig dengan pasal pembunuhan

Suasana lockdown nasional untuk menekan penularan virus corona di Chennai, India, pada 30 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/P. Ravikumar

Sementara, Pemerintah India mendakwa pemimpin jemaah tablig, Muhammad Saad Khandalvi dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan. Ia didakwa telah membunuh karena dianggap tetap melakukan pertemuan di tengah upaya pemerintah memberlakukan penutupan total wilayah atau lockdown. Tujuannya, agar bisa mencegah penyebaran COVID-19.

Semula, kepolisian India mendakwa Khandalvi dengan tuduhan melanggar aturan karena mengadakan perkumpulan besar. Harian Inggris, The Guardian, melaporkan otoritas berwenang di India juga mengajukan dakwaan baru yaitu tuduhan pembunuhan.

"Kepolisian New Delhi sebelumnya telah mengajukan laporan dakwaan terhadap Pemimpin Jamaah Tabligh, sekarang dakwaannya ditambah Undang-Undang Pidana Pasal 304 tentang pembunuhan," kata juru bicara kepolisian India.

Bila merujuk ke pasal itu, maka Khandalvi bisa terancam bui maksimal 10 tahun. Jemaah tablig merupakan gerakan misionaris Muslim terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 80 cabang, termasuk di Indonesia.

Akibat pertemuan di dalam jemaah tablig itu, sebanyak 1.000 peserta termasuk WNI dinyatakan positif tertular COVID-19.

3. Sebanyak 379 WNI dimasukan ke dalam daftar hitam oleh Pemerintah India

Petugas memasang spanduk bertuliskan zona merah COVID-19 di Srinagar, India, pada 14 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Ismail

Kemenlu juga membenarkan adanya WNI yang dimasukan ke dalam daftar hitam oleh otoritas India. Jemaah tablig itu dinilai telah menyalahgunakan visa wisata untuk berdakwah di markas pusat kegiatan reliji itu yang berlokasi di Markaz Nizamudin.

Ribuan orang dari beberapa negara diprediksi berkumpul di masjid di area itu pada periode 1-15 Maret lalu. Padahal, Pemerintah India sudah mewanti-wanti agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengumpulkan massa untuk mencegah penyebarluasan virus corona. Namun, imbauan itu tidak didengar oleh jemaah tablig.

Dikutip dari laman India Today pada (1/4) lalu, sebanyak tujuh orang yang sempat mengikuti dakwah di sana diketahui tertular virus corona dan meninggal dunia. Tujuh orang itu terbagi enam orang yang bermukim di Telangana dan 1 tinggal di Kashmir dan Jammu.

Kini, Markaz Nizamudin menjadi pusat episentrum penyebaran COVID-19 di India. Jemaah di sana sempat mendapat stigma negatif dari warga sekitar.

4. Pemerintah harus menunda rencana evakuasi WNI jemaah tablig dari India

(Menlu Retno Marsudi) Dokumentasi Kementerian Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sesungguhnya sudah menyiapkan rencana untuk melakukan evakuasi terhadap ratusan WNI yang ikut dalam rombongan jemaah tablig itu. Tetapi, rencana tersebut harus ditunda karena semua WNI sedang dikarantina.

"Selain itu 44 sebagian lain sedang dalam proses hukum. Proses karantina dan hukum ini tidak hanya berlaku bagi JT dari Indonesia, tetapi juga dari negara lain," tutur perempuan yang pernah bertugas sebagai Duta Besar RI bagi Kerajaan Belanda dan Norwegia itu.

Retno mengakui situasi di India lebih kompleks karena adanya tuduhan pelanggaran hukum terkait visa, ketentuan pandemik virus corona dan penanganan bencana. Selain jemaah tablig, WNI lainnya di India juga ada yang menjadi mahasiswa.

Retno mengatakan berdasarkan data dari KBRI India yang dimiliki, saat ini ada 1.046 WNI di sana. Sebanyak 234 orang di antaranya merupakan mahasiswa.