Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI termuda dari Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut, meminta ajudan pengamanan dari TNI. Permintaan ini ia sampaikan langsung melalui surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Terkait hal ini, Partai NasDem tempat Hillary bernaung, menegurnya.
"Yang pasti saya akan menegur karena (Hillary) itu tanpa koordinasi dari pada fraksi," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).
Ahmad Ali menjelaskan, NasDem tidak pernah menginstruksikan untuk meminta ajudan pengamanan dari TNI. Menurutnya, permintaan Hillary untuk mendapatkan ajudan dari TNI tidak mendesak.
Dia pun meminta Dudung tidak menanggapi surat Hillary.
"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurutku tidak patut, karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," kata Ahmad Ali.
Lebih lanjut, dia mengatakan, ajudan pimpinan DPR saja berasal dari polisi. Pemberian ajudan kepada anggota DPR, sambungnya, diberikan oleh negara.
"Kalau secara normatif ya sebenarnya sah-sah saja. Kalau secara etis tidak pas. Kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan, tapi apa hal yang mendesak menurut saya," ucapnya.
Dikonfirmasi, Hillary mengatakan, dirinya akan taat ke NasDem bila tindakannya meminta ajudan dari TNI langsung ke KSAD dianggap tidak etis.
"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentu saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai sesuatu yang tidak etis dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa, karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak, tapi tidak punya tolak ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," katanya saat dihubungi.
Dia pun mengaku masih belum paham tentang standar etis di DPR. Hillary mengatakan, permintaan ajudan TNI murni berasal dari dirinya dan Fraksi NasDem belum mengetahui hal tersebut.
Lebih lanjut, legislator termuda ini mengaku lebih nyaman bila memiliki ajudan dari TNI.
"Saya sebenarnya sempat terpikir minta pengamanan dari kepolisian, tetapi saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut (Sulawesi Utara) yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya, nanti kelihatannya tidak etis," ucapnya.
Politikus NasDem ini mengatakan, dirinya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim hukum sebelum mengajukan permintaan ajudan dari TNI. Dari hasil konsultasi, dia mengatakan, permintaan ajudan dari TNI tidak menyalahi aturan.
Hillary menegaskan, dirinya tidak membahas etis atau tidaknya meminta ajudan dari TNI saat berkonsultasi dengan tim hukum.
"Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui mana yang etis mana yang tidak di dunia politik. Niat saya hanya untuk memastikan keamanan saya dan keluarga di Jakarta, karena ayah saya bertugas di perbatasan dan melindungi adik-adik saya secara fisik adalah tanggung jawab saya," kata dia.
Hillary pun menambahkan, banyak pria berbadan besar yang kuat dan sehat secara fisik, namun dikawal patwal dan angkatan bersenjata. Dia tak merinci siapa pria-pria tersebut. Hillary hanya mengaku tidak menyangka disebut tidak etis oleh Ahmad Ali.
"Sehingga saya tidak pernah menyangka ketika perempuan paling bungsu di DPR, minoritas dengan keluarga jauh di perbatasan, meminta satu personel TNI berpangkat patwal untuk mengamankan keluarga dan adik-adik karena tidak ada yang kuat secara fisik di rumahnya, dianggap sangat tidak patut, dan sepertinya publikasinya lebih jahat dari koruptor besar dan melakukan perbuatan tidak etis," ujar Hillary.
"Padahal saya tidak minta secara gratis, karena saya menjamin kesejahteraannya dan meringankan beban negara," lanjutnya.
Sebelumnya, melalui akun Instagram-nya, @hillarybrigitta, Hillary mengatakan meminta TNI sebagai pengawalnya karena TNI secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat. Dia pun mengaku lebih nyaman bila meminta bantuan ke TNI.
"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD (KSAD) untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014," kata Hillary.
"Saya terlalu sering merepotkan Pak Kapolri kalau meminta dari kepolisian, terkait banyaknya kasus masyarakat kecil di Sulut yang saya kawal, saya merasa lebih nyaman kali ini meminta bantuan TNI," lanjutnya.