Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Novel Baswedan, Begini Reaksi Istana

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, setidaknya sudah dua kali Presiden Jokowi memanggil Kapolri dan menanyakan perkembangan kasus Novel. Pertama, ketika Tito melapor dan menyampaikan perkembangan dari penyelidikan kasus ini.

"Kedua, sebelum Lebaran. Waktu itu, memang ada desakan untuk membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) independen. Tapi, ketika itu kan Presiden mengatakan harus menanyakan dulu kepada Kapolri, apakah mereka masih sanggup atau tidak menuntaskan kasusnya," ujar Johan kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis (2/8).

Johan mengaku belum menanyakan kembali kasus ini kepada Presiden, terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

Sementara, Polri sejak awal sudah menolak ide pembentukan TGPF. Sebab, tim tersebut dianggap tidak pro-justicia atau hasilnya tidak bisa langsung dijadikan bahan bukti penyidikan dan dibawa ke pengadilan.

Alih-alih membentuk TGPF, Polri membentuk tim gabungan antara KPK-Polri.

"Tim gabungan (Polri-KPK) ini tim investigasi. Mereka lebih dalam lagi (menyelidiki), masuk ke dalam data mentah bukan superficial (permukaan)," kata Tito ketika memberikan keterangan pers pada 2017 lalu.

Johan menegaskan persepsi yang muncul di publik adalah keliru. Sebab, sejak awal Novel diteror, Jokowi langsung memerintahkan agar pengobatannya langsung ditangani dokter kepresidenan.

Johan sendiri mengaku mendapat instruksi itu dari Presiden Jokowi, ketika ia menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading pada 2017.

Proses pengobatan dan pembiayaannya terus dilanjutkan ke Novel yang harus diboyong ke Singapura, walaupun pembiayaan itu kemudian dihentikan pada 2018.

Perkara Polri belum bisa menemukan pelaku penyerangan terhadap Novel, Johan menyebut hal itu bisa saja, karena kasus tersebut sulit dipecahkan. Menurut dia, Polri perlu diberi ruang untuk tetap bekerja menuntaskan kasus tersebut, sebelum dipersepsikan macam-macam.

"Kan masing-masing kasus berbeda tingkat kesulitannya," kata Johan.

Selain itu, Jokowi juga sudah sempat meluangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga Novel, sesuai surat yang diajukan pada tahun lalu. Sayangnya, hal tersebut belum bisa direalisasikan lantaran istri Novel, Rina Emilda sudah keburu berangkat ke Negeri Singa.

Sejak awal mengalami teror air keras, Novel sudah menduga ada keterlibatan oknum polisi dalam peristiwa tersebut. Informasi dugaan adanya keterlibatan oknum polisi, ia dapat dari dalam institusi kepolisian.

"Saya pernah menyampaikan bahwa ini terkait dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Saya menduga ada oknum Polri juga yang terlibat di sini, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa saya menduga itu yang terjadi," ujar Novel pada April lalu.

Sayangnya, Novel enggan mengungkap siapa oknum polisi berpangkat jenderal yang diduga terlibat penyiraman air keras itu. Keengganan sikap Novel ini pula yang membuat Polri bertanya-tanya.

Polri pun mulai 'gerah' dengan sikap mantan Kasatreskrim Polres Bengkulu itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, pernah menantang Novel agar menyebut nama jenderal tersebut.

"Catat ini, katakan jenderal mana. Buka, itu sangat berharga. Informasi apa pun dari masyarakat, dari pelapor, dari mana saja, buka ke penyidik. Maka, kami akan mengucapkan terima kasih," ujar Iqbal kepada media di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada 11 April lalu.

Ia mendorong daripada Novel berbicara ke media, lebih baik menyampaikan keterangan kepada penyidik kepolisian. Ia menjamin penyidik akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang bersalah, termasuk perwira kepolisian.

"Kami memegang prinsip dalam penanganan kasus ini equality before the law , jadi siapa pun yang terlibat maka gak akan kita tutup-tutupi," ujar Iqbal.

Kita doakan yuk guys, semoga polisi segera mengungkap pelaku dan otak intelektual di balik teror Novel Baswedan.