Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran MK menjadi ranah pertarungan baru sengketa Pilpres 2019. Sidang sengketa baru saja dimulai, Jumat (14/6) kemarin, dan masih akan dilanjutkan Senin (17/6).
Sesungguhnya, selain mengadili sengketa pemilu, MK juga memiliki wewenang dan tugas lain yang tentu saja berkaitan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk dari hasil adopsi ide Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001. Ide tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7b Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2019.
Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan dalam pemikiran ilmu hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.
Sejak 2001, DPR dan pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, pada 13 Agustus 2003 DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut lama resmi Mahkamah Konstitusi, pada hari itu juga Presiden mengesahkannya.
Dua hari kemudian yakni pada 15 Agustus 2003, Presiden mengesahkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Keesokan harinya, pada 16 Agustus 2003, hakim konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara.
Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung (MA) ke MK. Sebelum pengesahan perubahan ketiga UUD 1945, dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1994 hasil perubahan keempat.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus.
Setahun setelah disahkan pembentukannya oleh Presiden, Mahkamah Konstitusi menjadi ranah pertarungan usai digelarnya pemilu di negeri ini. MK sudah menangani kasus sengketa pemilu tahun 2004. Setelah pengumuman hasil pemilu tersebut, MK menerima 273 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan 1 perkara sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid.
Pada Pemilu 2009, jumlah perkara yang diterima MK untuk perselisihan hasil pemilu sebanyak 42 perkara hasil pemilu DPR dan DPRD. Sementara untuk pilpres, terdapat dua sengketa yang diajukan oleh pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 juga mengajukan permohonan sengketa pilpres ke MK. Pada Pilpres 2019 ini pun, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil pilpres ke MK dan saat ini masih dalam proses persidangan.
Selama mengadili sengketa pilpres, MK belum pernah menerapkan putusan mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan untuk sengketa Pemilihan Legislatif, selalu ada permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, dan permohonan tidak dapat diterima.