Diduga Halangi Penyidikan, Andi Irfan Jaya Didesak Jadi Tersangka

22 Sep 2020, 11:45 WIB

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan pada hari ini Selasa (22/9/2020), pihaknya mengajukan permintaan penetapan tersangka kepada Andi Irfan Jaya atas dugaan menghalangi penyidikan dengan cara membuang handphone miliknya.

Permintaan itu telah disampaikan MAKI melalui sarana elektronik, kepada penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Pidsus (Jampidsus).

"Berdasar informasi, AIJ (Andi Irfan) telah membuang handphone yang dimilikinya dan dipakai pada bulan November 2019 hingga Agustus 2020, berupa HP merek iPhone 8 yang diduga telah dibuang di laut Losari. Waktu pembuangan HP diduga sekitar bulan Juli-Agustus 2020," kata Boyamin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/9/2020).

1. HP Andi diduga berisi percakapan dengan Pinangki dan Joko Tjandra

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Boyamin mengatakan HP tersebut diduga berisi percakapan Andi Irfan dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari serta Joko Soegiarto Tjandra. Percakapan itu terkait rencana permohonan fatwa perkara Joko Tjandra, diduga berisi action plane pengurusan fatwa, serta upah jika berhasil mengurus fatwa.

"Dugaan pembuangan HP iPhone 8 milik AIJ tersebut adalah diduga dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembicaraan dan kegiatan pengurusan Fatwa JST (Joko Tjandra) dengan pihak-pihak terkait, diduga termasuk tokoh politisi. Sehingga, dengan demikian patut diduga telah menghilangkan barang bukti," jelas Boyamin.

Atas dasar dugaan tersebut, Boyamin kembali meminta agar penyidik Jampidsus segera menetapkan eks politikus Partai Nasdem itu sebagai tersangka. "Dengan dugaan perbuatan pidana menghalangi penyidikan sebagaimana dirumuskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 KUHP," ujarnya.

IDN Times sudah mencoba meminta tanggapan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono atas hal ini. Hingga berita ini diturunkan, dia belum memberikan respons.

2. Proses pengurusan fatwa dibantu oleh Andi Irfan Jaya

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Sebelumnya, Hari Setiyono mengatakan pengurusan fatwa MA itu agar Joko Tjandra tidak dieksekusi atas kasus korupsi hak tagih (cessie) bank Bali. Sehingga, Joko bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

"Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan saudari Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut. Dan saudara Joko Soegiarto Tjandra, bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar 1.000.000 Dolar AS, untuk terdakwa PSM (Pinangki)," ungkap Hari lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

Bila dibandingkan dengan kurs rupiah saat ini, uang tersebut setara Rp14,85 miliar. Untuk pengurusan fatwa MA itu, Pinangki menyerahkannya kepada pihak swasta, yakni mantan Politisi Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya.

"Hal itu sesuai dengan proposal 'Action Plan' yang dibuat oleh terdakwa PSM dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra," ucap Hari.

3. Sempat ingin menyuap pejabat di Kejagung dan MA sebesar Rp148 miliar

Joko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) (ANTARA FOTO/ Adam Bariq)

Untuk mengurus permohonan fatwa MA, Pinangki, Andi Irfan dan Joko Tjandra sepakat memberi uang sebesar 10 juta dolar AS atau setara Rp148,48 miliar, kepada pejabat di Kejagung dan MA. Namun, Hari tak mengungkapkan siapa pejabat di Kejagung dan MA tersebut.

Selanjutnya, Joko Tjandra memerintahkan almarhum adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma, untuk memberikan uang sebesar 500 ribu dolar AS atau setara Rp7,42 miliar kepada Pinangki. Uang itu dititipkan kepada Andi Irfan Jaya.

"Sebagai pembayaran down payment (DP) 50 persen dari 1 juta dolar AS yang dijanjikan," ucap Hari.

Andi Irfan Jaya lantas memberikan uang itu kepada Pinangki. Kemudian, dari 500 ribu dolar AS tersebut, Pinangki memberikan sebagian kepada Anita Kolopaking sebesar 50 ribu dolar AS atau setara Rp7,42 miliar.

"Sebagai pembayaran awal jasa Penasehat Hukum. Sedangkan sisanya sebesar 450 ribu dolar AS, masih dalam penguasaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari," ujar Hari.

4. Rencana pengurusan fatwa MA kandas

Gedung Mahkamah Agung (MA). (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Namun dalam perjalanannya, rencana yang tertuang dalam 'Action Plan' tidak ada satupun yang terlaksana. Padahal, Joko Tjandra telah memberikan DP sebesar 500 ribu dolar AS kepada Pinangki. Meski begitu, Hari tak membeberkan apa yang membuat rencana tersebut kandas.

"Sehingga, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019, membatalkan 'Action Plan' dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari 'Action Plan' tersebut dengan tulisan tangan 'NO'," ucap Hari.

Kemudian, sisa uang suap sebesar 450 ribu dolar AS atau setara Rp6,68 miliar, dibawa ke tempat penukaran uang melalui sopir pribadi Pinangki, yang bernama Sugiarto dan Beni Sastrawan.

Dari hasil penukaran uang tersebut, Pinangki membeli Mobil BMW tipe X-5, membayar jasa Dokter kecantikan di Amerika, membayar sewa Apartemen atau Hotel di New York, Amerika, membayar jasa Dokter home care, membayar kartu kredit dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi.

"Serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai. Sehingga atas perbuatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut, patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi," ungkap Hari.