Apa Kata Google Indonesia Soal Tuduhan Tak Bayar Pajak?

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif mengatakan akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Hal ini merupakan indikasi adanya tindak pidana. Masalah pajak tersebut memang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Google Indonesia dianggap tidak membayar pajak, salah satunya karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT).

Dengan kata lain Google Indonesia belum menjadi wajib pajak. Keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kantor perwakilan saja, sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara. Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital yang merupakan ladang usaha Google pada tahun 2015 ini mampu meraup pendapatan 850 juta dolar AS atau sekitar 11,6 triliun rupiah.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya. Mereka antara lain adalah Inggris, Perancis dan Italia.

Anggota Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro mengatakan apabila benar Google membangkang membayar pajak di Indonesia, maka ini merupakan ujian bagi pemerintah agar bisa bersikap berani dan tegas. Menurutnya, setiap entitas bisnis harus taat asas dan patuh pada aturan di lokasi operasionalnya. Termasuk dalam hal perpajakan juga harus tunduk pada aturan perpajakan di negara itu.