Dijuluki Jenderal Baliho, Ini Respons KSAD Dudung Abdurachman

01 Des 2021, 17:27 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika melakukan kunjungan dengan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Poso dan Palu (www.instgram.com/@tni_angkatan_darat)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku tak mempermasalahkan dijuluki sebagai "jenderal baliho." Julukan itu melekat pada sosok Dudung ketika masih menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, ia memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan spanduk dan baliho yang terafiliasi dengan organisasi massa terlarang Front Pembela Islam (FPI) pada November 2020 lalu.

Sikap berani Dudung dianggap ikut mewakili sebagian masyarakat yang geram dengan keberadaan dan kelakuan FPI.

"Saya lihat itu berani sekali mengatakan pimpinan kita, presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus. Saya sebagai warga negara ketika mengetahui nama presiden kita tidak benar, mendidih darah saya ketika itu! Panas sudah!" ujar Dudung ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier dan tayang di YouTube pada Selasa, 30 November 2021.

Ia mengaku geram ketika melihat banyak baliho yang dipajang di titik tertentu di Jakarta, banyak berisi seruan untuk melakukan jihad dan reformasi ahlak. Mantan Pangkostrad itu juga menyebut, ada pula temuannya baliho Rizieq Shihab yang disembah oleh para pengikutnya.

"Saya pelajari apa ini. Kemudian, saya juga pelajari sebelum-sebelumnya apa yang dilakukan oleh Rizieq Shihab itu. Ternyata ia sering menghina pemimpin kita," kata dia lagi.

Dudung berdalih, sebelum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang turun tangan mencopot baliho Rizieq dan FPI, aktivitas itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Sebab, tugas TNI bukan untuk mencopot baliho. Kapolda Metro Jaya ketika itu juga sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa pemasangan baliho itu dianggap meresahkan.

Di dalam program siniar itu, Dudung mengklaim dapat surat dari wali kota berisi permintaan bantuan agar Dandim TNI mencopot baliho-baliho tersebut. Apa komentar Dudung ketika langkahnya memerintahkan anak buah untuk mencopot baliho FPI berujung kritik?

1. Dudung makin kesal karena FPI dinilai bertindak sewenang-wenang

Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dudung bertambah geram ketika memperoleh laporan, kantor Satpol PP di daerah Jakarta Utara didatangi personel FPI pada pukul 23.00 WIB. Dudung menyebut, anggota FPI itu datang sambil membawa parang dan meminta agar petugas Satpol PP kembali memasang baliho Rizieq.

"Kan gendeng (kelakuan) kayak begitu. Tambah jadi (kesal)," tutur dia.

"Memang mereka itu siapa? Di situ saya katakan bahwa negara harus hadir," kata Dudung lagi.

Ia mengatakan, bila aksi pemasangan baliho itu tetap dibiarkan maka diprediksi bisa membahayakan keamanan negara di masa depan. Ia mengatakan, pada tahun lalu ada 338 baliho FPI yang dicopot oleh prajurit TNI AD.

Di sisi lain, Dudung pernah menyampaikan, baliho FPI dan Rizieq Shihab tidak memiliki izin untuk dipasang. Ia pun mengaku gerah dengan isi baliho tersebut lantaran kata-katanya sangat provokatif.

"Kalau kayak gitu masa kita mau diam saja. Sekarang (baliho) tidak ada izin segala macam dan bahasa-bahasanya memprovokasi, maka kita ambil tindakan," kata Dudung pada 2020 lalu.

Kritik pun bermunculan dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPR. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus pernah mewanti-wanti agar TNI bertugas sesuai tupoksinya dan bukan malah dikerahkan untuk mencopot baliho FPI.

“Kalau dicermati UU TNI 34/2004 kan jelas tupoksinya. Tidak ada itu soal pencopotan atau penegakan. Pasal 5 Undang-undang 34 Tahun 2004,” ujar Guspadi ketika dihubungi media pada November 2021 lalu.

Menurut Guspadri, pengerahan prajurit TNI untuk penertiban dan pencopotan baliho-baliho bergambar Rizieq Shibab terlihat janggal dan berlebihan. Ia menilai, seharusnya hal itu cukup dilakukan oleh Satpol PP saja.

2. Dudung siap ambil risiko meski dikritik banyak pihak soal sikapnya melawan ormas radikal

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Batalyon Zipur 9 Kostrad, Bandung (www.kostrad.mil.id)

Dudung tak menampik aksi dan pernyataannya selama ini kerap menuai kritik. Terbaru, ia sempat menyatakan bakal memerintahkan prajurit TNI AD untuk mencegah gerakan radikalisme. Bahkan, ia tak segan bakal menerapkan sistem seperti era Presiden Kedua RI Soeharto.

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu (mengenai apa pun di masyarakat), jarum jatuh pun mereka harus tahu," kata Dudung ketika berbicara dengan Harian Kompas pada pertengahan November 2021.

Ia menyerukan kepada para prajuritnya bila ditemukan ada organisasi yang mengganggu persatuan bangsa, maka harus segera diambil tindakan. Sejumlah aktivis menilai pernyataan Dudung itu bisa membatasi kebebasan berekspresi. Ujung-ujungnya pihak yang kerap mengkritik pemerintah bisa diartikan mengganggu persatuan bangsa.

Pernyataan Dudung lainnya yang ramai menuai kritikan yakni agar menghindari sikap fanatik kepada agama yang dianut. Pada dasarnya, kata Dudung, semua agama mengajarkan kebenaran. Namun, jangan menelan begitu saja informasi yang mengatasnamakan agama.

"Ya, gak apa-apa (saya diserang). Itu kan risiko. Kata Nabi Muhammad, 'orang-orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang yang merugi'. Kenapa dalam hidup ini kita harus merasa takut? Kan tidak mungkin semuanya dianggap benar," ujar pria yang dulu menjabat sebagai Pangkostrad itu.

Ia pun mengambil contoh Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dianggapnya sudah bekerja dengan maksimal bagi Indonesia, tetapi tetap saja ada yang mencemoohnya.

"Apa yang saya katakan dan ucapkan, saya yakini itu bagian dari kebesaran Tuhan," kata Dudung.

3. Dudung yakin Indonesia masih rawan aksi terorisme

Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dudung juga menjelaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini masih rawan terhadap aksi terorisme. Dalam kunjungan kerjanya ke Poso pekan lalu, Dudung menemukan kawasan di mana ustaz tidak boleh memberikan ceramahnya. Area itu hanya menerima ustaz tertentu saja.

"Karena memang mereka ingin ajaran dan lingkungannya eksklusif. Apalagi di sana tidak disediakan televisi. Jadi, doktrinnya saja yang diterima di situ. Kan, bahaya," kata Dudung.

Ketika menemukan hal semacam itu, Dudung langsung memerintahkan ustaz yang berafiliasi dengan TNI dan moderat agar masuk ke kawasan tersebut. Baginya tidak ada cerita area di mana pun di Indonesia tidak bisa dimasuki oleh TNI.

"Kan kalau salah-salah, isi ajarannya malah berjihad dengan menghalalkan segala cara," tutur dia lagi.