Dinilai Janggal, Suara PSI Tiba-tiba Dekati Ambang Batas Parlemen

03 Mar 2024, 11:06 WIB

Amir Faisol

(Instagram.com/giring)

Intinya sih...

PSI mencapai 3,13 persen suara berdasarkan real count KPU hingga Minggu (3/3/2024) pukul 08.00 WIB.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat PSI sebagai satu-satunya partai dengan lonjakan suara tajam dalam kurun waktu yang sama.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus merangkak naik mendekati ambang batas parlemen. Berdasarkan data real count KPU hingga Minggu (3/3/2024) pukul 08.00 WIB, PSI telah berhasil meraup suara sebesar 3,13 persen atau sebanyak 2.403.023.

Banyak pihak mempertanyakan atas perolehan suara yang diraih PSI lantaran berhasil memperoleh suara sebesar 3 persen dalam kurun waktu tujuh hari terakhir ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencatat PSI menjadi satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

Kini total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Padahal, bila mengacu pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023) lalu, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

"Lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, dikutip Minggu (3/3/2024).

1. Koalisi duga ada penggelembungan suara

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Tim Hukum PSI (IDN Times/Iglo Montana)

Koalisi menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Sebagai informasi, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sempat dihentikan sejak 18 Februari 2024.

"Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Bahkan Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses," ucapnya.

2. Koalisi duga ada pembajakan pada Pemilu 2024

Ilustrasi warga menggunakan hak pilih di TPS. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Koalisi telah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Hal tersebut semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Joko "Jokowi" Widodo.

Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa yang diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi. Pertama memenangkan Prabowo-Gibran. Kedua, meloloskan PSI ke parlemen. Ketiga menggerus suara PDIP.

Menurut koalisi, bila dugaan penggelembungan suara untuk PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka menghancurkan legitimasi Pemilu 2024.

"Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi," kata dia.

3. Koalisi dorong hak angket wajib digunakan oleh DPR

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Oleh sebab itu, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu 2024, melalui penggunaan hak angket.

Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi serta terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme yang diduga terjadi pada pemilu 2024 ini.

"Kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pada Pemilu 2024 melalui penggunaan hak angket," tuturnya.