Dipanggil KPK Pada Senin dan Selasa, Akankah Sjamsul Nursalim Hadir?

07 Okt 2018, 20:55 WIB

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jakarta, IDN Times - Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pengendali saham di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Data dari juru bicara KPK, Febri Diansyah, pasangan suami istri itu dipanggil oleh lembaga antirasuah pada Senin, (7/10) dan Selasa (8/10). Keduanya diketahui sedang berada di Singapura sejak beberapa tahun yang lalu.

Kuasa hukum Sjamsul, Madir Ismail, membantah kliennya sengaja kabur ke Negeri Singa. Ia ke Singapura untuk menjalani pengobatan jantung

"Yang pasti dia butuh perawatan dan bukan kabur (ke Singapura)," ujar Maqdir ketika dikonfirmasi oleh IDN Times beberapa waktu yang lalu.

Sjamsul dan istrinya kerap diminta kembali ke Indonesia untuk memberikan penjelasan soal dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum mereka kembalikan secara penuh. Dari total Rp 52,72 triliun dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia, baru Rp 19,38 triliun yang dibayarkan kembali ke negara. Setelah itu, ia bertolak ke Negeri Singa dan tidak pernah kembali ke Tanah Air. Pihak Sjamsul pernah berdalih sudah membayar lunas BLBI, karena ia termasuk penerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ini bukan kali pertama, Sjamul dan Itjih dipanggil oleh KPK. Tercatat, mereka pernah dipanggil sebanyak tiga kali yakni pada 29 Mei 2017, 25 Agustus 2017, dan 6 November 2017. Semuanya tidak dihadiri. Lalu, akankah Sjamsul dan Itjih kali ini menunjukkan batang hidungnya?

1. KPK telah berkoordinasi dengan Pemerintah Singapura dan KBRI untuk menyampaikan surat pemanggilan

Pixabay

Tidak mudah memang menyeret Sjamsul dan Itjih agar mau kembali ke Tanah Air. Apalagi dalam sidang vonis mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, nama Sjamsul disebut berulang kali. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Sjamsul terbukti telah diuntungkan oleh Syafruddin ketika ia masih menjabat sebagai Kepala BPPN periode 2002-2004.

Salah satunya, Syafruddin tidak menyampaikan kepada pemerintah kalau Sjamsul telah berbuat tidak jujur soal adanya utang petambak udang senilai Rp 3,9 triliun. Para petambak udang itu mendapat kucuran dana pinjaman dari BDNI. Namun, di dalam aset yang diserahkan kepada pemerintah, Sjamsul juga memasukan piutang yang masih ada di para petambak.

Di dalam dokumen, Sjamsul menjelaskan para petambak sanggup melunasi pinjaman yang pernah mereka terima. Padahal, kenyataannya tidak. Hal itu diketahui oleh Syafruddin, tapi tidak ia sampaikan di sesi rapat terbatas dengan Presiden ketika itu, Megawati Soekarnoputri. Anehnya, Sjamsul tidak bersedia menjelaskan hal itu kepada penyidik KPK. Ia sudah keburu bertolak ke Singapura.

Kepada IDN Times, kuasa hukum Sjamsul, Maqdir Ismail mengaku kliennya belum pernah menerima surat pemanggilan itu. Alhasil, KPK berkoordinasi dengan otoritas di Negeri Singa dan KBRI untuk memastikan surat itu diterima.

"Tim bersama pihak yang berwenang di Singapura telah menyampaikan surat permintaan keterangan pada kediaman Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk rencana permintaan keterangan pada Senin dan Selasa, 8-9 Oktober 2018 di gedung KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah pada Rabu (3/10) melalui keterangan tertulis.

2. KPK imbau agar Sjamsul dan Itjih kooperatif dengan kembali ke Indonesia

IDN Times/Linda Juliawanti

Mengingat pentingnya keterangan dari Sjamsul, maka KPK pun mengimbau agar ia dan istrinya segera kembali ke Tanah Air, lalu muncul di gedung lembaga antirasuah. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan kalau memang Sjamsul memiliki klarifikasi lain terkait kasus BLBI, maka ia bisa menyampaikan itu langsung kepada penyidik.

"Permintaan keterangan ini juga dapat menjadi ruang bagi Sjamsul Nursalim untuk menyampaikan klarifikasi atau informasi-informasi lain yang dipandang benar oleh yang bersangkutan. Jadi, KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan," ujar Febri pada Rabu pekan lalu.

Lalu, apa respons dari pihak Sjamsul? Maqdir ketika dikonfirmasi oleh IDN Times mengaku kliennya belum pernah mendengar soal imbauan tersebut.

"Saya belum pernah bicara dan bertanya (kepada Sjamsul)," ujar Maqdir pada Kamis (4/10).

Ia menjelaskan kliennya sudah berada di Singapura jauh sebelum kasus BLBI menyeruak. Maqdir pun mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan kliennya itu.

3. KPK memastikan pengusutan BLBI terus berlanjut

(Ilustrasi ditahan) IDN Times/Sukma Shakti

Pengadilan Tipikor sudah menjatuhkan vonis bagi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta. Walau, Syafruddin langsung mengajukan banding, namun fokus publik kini siapa lagi yang dijadikan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah. Mengingat Syafruddin ditulis di putusan majelis hakim tidak bertindak seorang diri sehingga menguntungkan Sjamsul Nur Salim.

Bahkan, KPK sampai kembali digugat pra peradilan oleh organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Proses peradilan itu kini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, langkah ini mereka lakukan bolak-balik agar KPK tidak terlena di zona nyaman dan bisa menetapkan tersangka lain selain Syafruddin. Hasilnya, dalam surat jawaban yang disampaikan oleh KPK dalam persidangan pada pekan lalu, mereka mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan kepada individu tertentu. Hal tersebut membuktikan pengusutan terus berjalan.

"Kami menyambut positif jawaban dari KPK karena jika nantinya ditingkatkan ke penyidikan, maka tentunya akan ada tersangka baru selain Syafruddin," kata Boyamin kepada IDN Times pada Selasa pekan lalu.

Siapa individu yang dimaksud? KPK belum bersedia mengungkapnya.

"KPK memastikan tidak berhenti di putusan tersebut. Kami memahami kasus BLBI ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia dan KPK banyak ditanya perihal keseriusan menangani BLBI," tutur juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Ia memastikan institusi tempatnya bekerja terus berkomitmen menangani kasus dengan dugaan kerugian negara Rp 4,58 triliun tersebut.