Dipecat, Deolipa Siapkan Perlawanan dengan Album 'Gangster Sambo'

14 Agu 2022, 07:01 WIB

Deolipa Yumara mantan pengacara Bharada Eliezer (www.instagram.com/@deolipa_project)

Jakarta, IDN Times - Advokat Deolipa Yumara tak sekedar bakal menggugat Polri secara perdata lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia rupanya juga menyiapkan satu album khusus untuk menyentil peristiwa pemecatannya secara sepihak dari kuasa hukum Richard Eliezer atau Bharada E.

Album itu bakal diberi judul 'Gangster Sambo' dan berisi 12 lagu. "Sementara ini saya tidak menjadi pengacara lagi. Saya memilih menjadi penyanyi dan kembali jadi seniman. Saya mau bikin satu album yang terdiri dari 12 lagu serta ucapan terima kasih," ungkap Deolipa ketika memberikan keterangan pers di depan kediamannya di Depok, Sabtu, (13/8/2022).

Judul lagu yang dipilih oleh Deolipa betul-betul menyentil Polri. Dimulai dari 'Wiro Sableng', 'Teletubbies', 'Nyanyian Kode', 'Rp15 Triliun Robin Hood' hingga 'Buat Netizen'. "Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri, berdasarkan rekaman jejak kehidupan dunia ini," tutur dia.

"Inget ya, judul album ini Gangster Sambo," kata dia lagi sambil tertawa.

Deolipa mengisahkan ia semula menjadi kuasa hukum Richard lantaran ditunjuk oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia mulai dihubungi pada Sabtu, 6 Agustus 2022 lalu. Di hari yang sama, pengacara Richard sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga tiba-tiba memilih mengundurkan diri.

"Hari Sabtu siang-siang saya ditelepon jam 12.00 (oleh Bareskrim). Padahal, saya lagi tidur. Tiba-tiba saya dipanggil ke Bareskrim hari itu juga," ujarnya.

Deolipa mulai bekerja menjadi kuasa hukum Richard mulai 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022. Pencabutan kuasa secara sepihak itu pun, dinilai Deolipa cacat formal.

"Ya, gak apa-apa (soal pemecatan) itu isu lain. Tapi, kan saya sudah bekerja selama 5 hari. Selama itu pula, saya tidak bisa tidur nyenyak karena setiap menit dikejar oleh teman-teman wartawan," katanya.

Apa ia yakin bahwa Richard memutuskan sendiri untuk mengganti pengacara?

1. Bharada E ganti pengacara diduga karena disuruh orang lain

Advokat Deolipa Yumara pada Sabtu, 13 Agustus 2022, menunjukkan dua dokumen yang diteken Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Deolipa duga Richard disuruh untuk ganti pengacara. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Deolipa menjelaskan Richard mencabut kuasanya sebagai pengacara karena ditekan pihak lain. Keyakinannya itu didasari pada kode yang tertuang di dokumen pencabutan surat kuasa yang diteken Richard pada 10 Agustus 2022 lalu. Kode yang dimaksud yaitu absennya keterangan tanggal dan jam di dokumen pencabutan surat kuasa.

"Ini bukan pemalsuan dokumen, tapi ada orang yang menyuruh atau mengintervensi sehingga dia mencabut kuasa. Karena dia kasih kode ke saya," ungkap Deolipa.

"Karena kami pernah buat kesepakatan, setiap loe (Bharada E) tanda tangan, maka harus dilengkapi dengan keterangan tanggal dan jam. Itu pertanda loe bersedia tanda tangan dan loe setuju. Tapi, kalau gak ada tanggal, tulisan tangan dan jam itu artinya loe di bawah tekanan atau ada intervensi," kata dia lagi.

Ia pun menunjukkan dua dokumen berbeda ke media. Dokumen pertama adalah dokumen pemberian surat kuasa pada 6 Agustus 2022 lalu. Di dokumen itu, Richard membubuhkan tanda tangan disertai tanggal dan jam.

Sedangkan, di dokumen pencabutan kuasa hukum pada 10 Agustus 2022 lalu, Richard hanya membubuhkan tanda tangannya. Sementara, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, hal tersebut butuh penelitian forensik lebih lanjut.

2. Deolipa sempat menolak ketika diminta Bareskrim mundur sebagai pengacara Bharada E

Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E (kiri) berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Ketika memberikan keterangan pers tadi, Deolipa juga buka-bukaan terkait penyebab kuasanya selaku pengacara Bharada Richard Eliezer, dicabut per 10 Agustus 2022 lalu. Ia tak menampik pada 10 Agustus 2022 lalu, sempat dipanggil ke ruang seorang petinggi Bareskrim.

Di sana, ia dan koleganya Muhammad Burhanudin diminta menunggu mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB. "Saya ditemui oleh seorang petinggi di Bareskrim dan diminta untuk mengundurkan diri. Ya, saya menolak lah. Saya kan pengacara lama. Pak Burhanudin pengacara lama," kata Deolipa.

Namun, ia tak bersedia menyebut identitas pejabat Bareskrim yang menemuinya pada 10 Agustus 2022 lalu. "Bukan (Kabareskrim). Kode namanya saudaraku," ujarnya lagi sambil melempar guyonan.

Ia menjelaskan, petinggi di Bareskrim tersebut meminta agar Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanudin mundur secara sukarela sebagai pengacara Bharada E. "Gimana saudaraku, ya namanya saya diperintah. Ya, saya ngomel-ngomel lah (pas diminta mundur). Saya katakan di kepolisian itu boleh kok melawan perintah, kalau isi perintahnya gak benar," kata dia.

Petinggi Bareskrim itu kemudian meneruskan pernyataan Deolipa ke atasannya. Namun, yang terjadi Bareskrim memecat Deolipa dan Muhammad Burhanudin.

"Katanya pengacara Bharada E itu ngomong terlalu banyak, masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia gak bisa manut, cabut kuasanya!" kata Deo menirukan pernyataan petinggi Bareskrim yang menemuinya itu.

Ia mengaku tidak tahu instruksi agar kuasa Deolipa dan Muhammad Burhanudin untuk dicabut datang dari mana. Deolipa hanya menyebut si pemberi instruksi adalah seorang jenderal di kepolisian.

Pencabutan kuasa terhadap Deolipa secara sepihak tak lama usai ada protes dari Kabareskrim, Komjen (Pol) Agus Andrianto pada 9 Agustus 2022 lalu. Di hadapan media, Agus memprotes pernyataan Deolipa dan Muhammad Burhanudin yang seakan-akan menjadi penyebab Bharada E akhirnya bersikap jujur.

Menurut Agus, hal itu berkat kerja keras tim penyidik di tim khusus, bukan hasil kerja tim pengacara. "Jadi, bukan karena pengacara dia mengaku," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 9 Agustus 2022 lalu.

3. Bila gugatan dikabulkan pengadilan, Deolipa akan bagikan untuk orang tak mampu

Kuasa hukum Richard Eliezer yang baru (tengah), Deolipa Yumara tiba di kantor LPSK pada Senin, (8/8/2022). (IDN Times/Santi Dewi)

Deolipa juga menyebut bila gugatannya di pengadilan dikabulkan oleh pengadilan, maka duit Rp15 triliun itu tak akan ia ambil sepeser pun. Ia mengaku uang tersebut akan ia bagi-bagikan ke sejumlah pihak.

"Saya mau foya-foya. Kan (fee) 5 hari Rp15 triliun, jadi Rp3 triliun saya kasih ke petani-petani, Rp3 triliun dikasih ke semua orang susah, Rp3 triliun ke SDM Polri, jadi bagus. Rp3 triliun lagi saya mau kasih ke keluarga korban. Saya cuma ambil nol rupiah, satu rupiah pun gak ada," kata Deolipa.

Rencananya gugatan perdata terhadap Polri akan didaftarkan Deolipa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 15 Agustus 2022.