Diperiksa 12 Jam oleh KPK, Tapi Mengapa RJ Lino Belum Ditahan?

Menurut Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, RJ Lino belum ditahan karena masih ada beberapa hal yang harus diklarifikasi oleh penyidik. Hal ini tergolong wajar, apalagi kasusnya sudah terjadi lebih dari lima tahun lalu. 

"Penyidik kami masih membutuhkan konfirmasi lebih detail terhadap tersangka, sehingga belum melakukan penahanan," kata Ali melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis malam kemarin. 

Sementara, bagi Lino, ia mengaku terhormat dan lega akhirnya diperiksa oleh komisi antirasuah. Sebab, dengan begitu status hukumnya tidak lagi terkatung-katung. Lino berharap kasusnya bisa berlangsung hingga cepat, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaan untuk membuktikan tidak korupsi ketika menjabat sebagai Dirut Pelindo II. 

"Saya berterima kasih kepada KPK, karena saya sudah menunggu momen ini selama empat tahun dan dipanggil ke sini juga. Saya kan terakhir dipanggil kemari pada Februari 2016, jadi sudah empat tahun menjadi tersangka," kata Lino semalam. 

Lamanya status tersangka yang disandang oleh Lino sempat menjadi sorotan banyak pihak, termasuk komisi III DPR. Bahkan, karena kasus Lino yang tak jelas status hukumnya mendorong wacana agar komisi antirasuah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akhirnya wacana itu direalisasikan melalui revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019. 

Di dalam aturan tersebut, ditulis, komisi antirasuah bisa mengeluarkan SP3 bagi perkara yang maksimal dalam dua tahun tidak ada kejelasan. 

Sementara, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah rampung menghitung kerugian keuangan negara dari perkara dugaan korupsi di Pelindo. Komisi antirasuah akhirnya meminta bantuan penghitungan ke BPK dengan menggunakan harga crane sejenis di pasaran.

Mereka tak mendapat data harga crane tersebut dari perusahaan asal Tiongkok yang menjualnya ke Pelindo. Itu yang menjadi sandungan KPK sejak dulu untuk merampungkan kasus ini. 

"Sebelumnya, telah ada paparan awal oleh tim auditor BPK bersama KPK untuk mencocokan data yang telah dimiliki oleh KPK sebelumnya. Langkah tersebut sebagai bagian untuk menyempurnakan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK," kata Ali semalam kepada media di gedung Merah Putih. 

Kendati belum data LHP itu belum diserahkan secara resmi untuk dimasukan menjadi bukti, namun KPK optimistis kasus RJ Lino bisa dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Artinya, perkara tersebut tidak akan dihentikan pengusutannya. 

"Penyidik saat ini sedang menyelesaikan berkas perkaranya dan tentu dengan waktu yang tidak lama nanti berkas tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kemudian, nanti jaksa peneliti yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara bersangkutan. Baru kemudian, ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan tersangka dan barbuk (barang bukti) yang biasa disebut tahap dua, lalu dilimpahkan ke pengadilan," tutur dia. 

Sementara, semalam RJ Lino seolah memberikan pernyataan ia tak pantas diperiksa oleh penyidik KPK lantaran berbuat korupsi. Menurutnya, justru di tangannya perusahaan pelat merah yang semula hanya memiliki aset Rp6,5 triliun, kemudian begitu ditinggal pada 2015 lalu, lantas asetnya melonjak menjadi Rp45 triliun. 

"Artinya, saya sudah membuat perusahaan itu kaya sampai berapa kali? Sampai tujuh kali lipat! Ada gak yang seperti itu di negeri ini? Gak ada," kata dia menegaskan semalam. 

Namun, ia tak mau menjawab secara detail mengenai penunjukkan langsung perusahaan asal Tiongkok untuk membeli crane tersebut. Ia membiarkan penyidik yang nantinya menjelaskan hal itu. 

Lino terlihat juga tak melihat peluang untuk kembali menggugat status tersangkanya ke pengadilan. Jalur itu pernah ia tempuh pada 2016 lalu. Namun, gugatannya tidak diterima oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baginya lebih baik ia hadapi sesuai proses yang berlaku. 

"Kalau saya ikutin itu (menempuh jalur praperadilan lagi), maka malah akan buat kaya lawyer," katanya lagi.